Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta serius menindaklanjuti peredaran cemilan serta snack ilegal dari China yang saat ini beredar luas di pasaran.
Makanan ringan ini dinilai sangat berbahaya bagi kesehatan anak-anak lantaran menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti pewarna buatan, pemanis buatan hingga bahan pengawet berbahaya.
Baca Juga: Pandangan Uni Lubis terkait Nasib Demokrasi dan Kebebasan Pers di Era Prabowo Subianto
Pemerintahan Prabowo-Gibran lewat program makan bergizi bagi anak-anak sekolah diharapkan dapat dapat mengatasi masalah cemilan berbahaya ini. Pasalnya cemilan berpengawet sudah masuk ke lingkungan sekolah lewat pedagang jajan yang berjualan di luar pagar sekolah.
“Kan pasti teman-teman tahu semua ya kan? Kalau untuk pemerintahan yang baru, mereka punya program makan gizi gratis untuk anak SD sampai SMA. Saya punya harapan penuh terhadap program ini. Mudah-mudahan dengan program ini ya bisa mengurangi kecenderungan anak untuk jajan di sekolah,” kata Ketua Bidang Advokasi Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) Yuli Supriati dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI) Rabu (23/10/2024).
Tak hanya itu, Yuli berharap pemerintah bisa menggencarkan sosialisasi bahaya cemilan berpengawet ini, serta menjelaskan kepada masyarakat soal dampak jangka panjang cemilan berbahaya, dimana cemilan-cemilan itu dapat memicu munculnya berbagai penyakit seperti diabetes dan penyakit berbahaya tak menular lainnya.
Sosialisasi itu diharapkan dapat dibarengi dengan aksi nyata dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan regulasi pendukung, misalnya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang peredaran cemilan berbahan pengawet sebagaimana saat beberapa Pemda mengeluarkan larangan peredaran minuman keras untuk dijual bebas di supermarket.
“Kemudian peningkatan aksi pemerintah untuk melakukan sosialisasi, edukasi untuk masyarakat,” ucapnya.
Yuli mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mencontoh Pemerintah Singapura yang selektif terhadap peredaran cemilan berbahan pengawet dan berbahaya.
“Kita cuma mau mengintip aja sebenarnya, kita punya negara tetangga, Singapura ya, dia punya regulasi multigrade, jadi mengelompokkan minuman sehat berdasarkan level abjad A hingga D. Jadi dia ada kelompok minuman, kalau C dan D itu mengandung banyak gula dan sehingga masyarakat bisa dihimbau untuk membatasi konsumsinya,” ucapnya.
Di tempat yang sama Pit. Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Sukmaningsih, mengatakan, untuk meminimalkan peredaran cemilan berbahaya pemerintah Prabowo-Gibran seharusnya membuat sebuah kementerian baru untuk melakukan pengawasan sekaligus ada menangani perlindungan konsumen
“Harusnya ada kementerian khusus perlindungan konsumen, kan seharusnya itu yang diperhatikan. Dari perspektif YLKI, harusnya ada SOP nya. Kalau kita menduga impor ini tidak sehat, perlu di survey, bahwa ini tidak sehat," terangnya.
Disamping itu, dirinya menyambut baik adanya program makan gratis yang digaungkan pemerintah.
"Program ini cukup bagus apabila orang tuanya bekerja, anak-anak bisa mendapatkan gizi yang seimbang, daripada harus jajan di luar, "pungkasnya.
