Mantan Direktur Intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo ikut menyoroti penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional yang dilakukan oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs.
Poernomo mengatakan, aksi memata-matai presiden dan tokoh penting lainnya yang akhirnya terbongkar itu mirip pemberontakan PKI di masa lampau. Bedanya PKI ketika itu terang-terangan melakukan kudeta dengan mengangkat senjata, sedangkan Listyo Sigit dan komplotannya melakukannya dalam senyap.
Baca Juga: File Penyadapan yang Dihapus Listyo Sigit Bisa Ditarik Lagi, Bakal Ketahuan Datanya Disetor ke Siapa
“Ini adalah langkah awal untuk melakukan sebuah kudeta, bukan dengan letusan senjata, melainkan sebuah kudeta senyap (silent coup)," ujar Poernomo dilansir Jumat (6/11/2026).
Poernomo menilai bahwa tindakan pemasangan alat sadap di lingkar kekuasaan tidak terjadi secara kebetulan atau berdiri sendiri. Menurutnya, aksi tersebut membutuhkan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses langsung maupun tidak langsung ke pusat kekuasaan.
Poernomo mengatakan data-data penting hasil penyadapan ilegal itu bisa dipakai sebagai kartu mati untuk menekan para korban termasuk presiden, dimana hal itu dikhawatirkan dapat menggoyang stabilitas pemerintahan.
"Penyadapan ini bukan berjalan sendiri; ada tangan-tangan yang menempatkan alat tersebut dan mengelolanya selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Poernomo juga menyoroti pengerahan pasukan TNI dalam skala besar ke Jakarta pasca penangkapan Listyo Sigit Cs, dia menilai itu wajar dilakukan pemerintah, langkah itu tepat dilakukan untuk mengantisipasi gejolak lanjutan pasca terbongkarnya peristiwa tersebut.
Baca Juga: Singkat, Padat, Jelas! Megawati ke Listyo Sigit: Bapak Insyaf Dong Pak
“Penguatan pengamanan dan langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh aparat penegak hukum dan TNI ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam meredam potensi ancaman terhadap keamanan nasional,” pungkasnya.
