Dr. Iswadi juga membaca positioning KNMP sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional Presiden sebagai sinyal politik yang penting. Menurutnya, penempatan kesejahteraan nelayan sebagai prioritas nasional menunjukkan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten menempatkan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang harus diangkat kesejahteraannya.
"KNMP masuk dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Ini bukan posisi biasa. Ketika sebuah program masuk sebagai prioritas nasional, itu artinya program tersebut mendapat dukungan penuh, mulai dari anggaran, koordinasi lintas kementerian, sampai pengawasan langsung dari tingkat pusat. Ini menunjukkan komitmen politik Presiden Prabowo terhadap nelayan sangat kuat, dan itu yang membedakannya dengan pendekatan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dari sudut pandang pengembangan sumber daya manusia, program KNMP juga berpotensi besar untuk memperkuat kapasitas nelayan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang. Dengan pengelolaan melalui koperasi nelayan, para nelayan tidak hanya dibantu secara finansial tetapi juga diberdayakan secara kelembagaan.
"Pengelolaan lewat koperasi nelayan adalah pilihan yang sangat tepat. Ini bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi soal membangun kapasitas nelayan sebagai subjek ekonomi. Nelayan diajak berorganisasi, mengelola aset bersama, mengambil keputusan bisnis kolektif. Dari sudut pandang pengembangan sumber daya manusia, pendekatan seperti ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar memberi bantuan langsung," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi menyampaikan bahwa target 5.000 KNMP hingga 2029 harus didukung oleh seluruh elemen bangsa agar dapat terealisasi sesuai rencana. Ia meyakini kombinasi antara ambisi target, kecepatan eksekusi, dan pendekatan pemberdayaan yang tepat menjadikan program ini sebagai salah satu program prioritas nasional yang paling berpotensi mengubah wajah desa pesisir Indonesia.
"Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 adalah agenda besar yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik, saya menegaskan bahwa program ini bukan hanya program Kementerian KKP, tetapi program Indonesia. Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya sudah menunjukkan komitmen. Sekarang kita di masyarakat, akademisi, pelaku ekonomi, dan seluruh pemangku kepentingan harus memberi dukungan agar 5.000 KNMP ini bukan sekadar target, tetapi realitas yang mengubah kesejahteraan jutaan nelayan Indonesia," tutupnya.
