Sama-sama menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan belum lama ini mengalami pergantian kepemimpinan. Destry Damayanti dilantik sebagai Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo, sedangkan Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dengan didapatkannya amanah baru tersebut, keduanya lantas menggelar pertemuan di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026) dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Bukan tanpa alasan, penguatan koordinasi dan sinergi antara BI dan Kemenkeu tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Penjelasan Menkeu Suahasil Nazara Soal Defisit APBN Bengkak Jadi Rp240,1 Triliun per Agustus 2026
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa butuh waktu cukup panjang bagi dirinya dan Menkeu Suahasil Nazara untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk soal likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, hingga instrumen moneter Bank Indonesia, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Benar saja, Konferensi pers yang semula dijadwalkan pada pukul 16.00 WIB akhirnya baru dimulai sekitar pukul 17.26 WIB.
"Tujuan pertemuan antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia ini adalah karena sebagai koordinator Menteri Keuangan dan kita sebagai sama-sama dalam Komite Stabilitas Keuangan, tentunya kerja sama yang baik dan sinergi itu akan sangat diuntungkan," pungkas Destry Damayanti dalam pembukaan konferensi pers di Kantor BI, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Lagi-Lagi BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 5,75%, Ini Alasannya!
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Suahasil Nazara turut mengapresiasi pertemuannya dengan BI. Ia berharap langkah ini menjadi dapat memperkuat koordinasi dan sinergi kedua otoritas keuangan, baik secara bilateral maupun melalui KSSK yang melibatkan BI, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Karena itu kita cari terus sinergi kita sehingga di dalam mandat kebijakan kita masing-masing, kita bisa terus menumbuhkan perekonomian, menumbuhkan ekonomi, dan juga melindungi masyarakat kita," jelas Suahasil.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi domestik, Destry Damayanti menyampaikan bahwa BI dan Kemenkeu turut membahas upaya memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Pembahasan mencakup kondisi perdagangan internasional hingga upaya mendorong aliran modal asing ke pasar domestik. Destry menjelaskan, pemerintah memiliki peran besar dalam mendorong perdagangan internasional, sementara BI turut memperkuat kebijakan yang dapat mendukung masuknya modal asing.
"Tadi kami bicara bagaimana kita mencoba kalau perdagangan internasional itu pasti akan kaitannya lebih besar, pemerintah secara keseluruhan, sektor riil dan sebagainya. Tapi untuk mendorong masuknya aliran modal asing, nah ini kita coba simentrikan termasuk kebijakan kita terkait insentif yang kita berikan untuk biaya hedging, untuk dana yang masuk asing dan asing yang masuk ke pasar domestik kita," ucap Destry.
Menurut dia, koordinasi tersebut juga mencakup penggunaan underlying untuk pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN), SRBI, saham, hingga pinjaman luar negeri. Pembahasan lainnya menyentuh kondisi likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Kedua otoritas juga membahas struktur suku bunga sebagai bagian dari koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.
"Maka kita juga menggunakan underlying untuk pembelian SPN juga, termasuk SRPI, termasuk untuk saham dan juga termasuk untuk pinjaman luar negeri," ungkapnya lagi.
Sinergi BI dan pemerintah juga diarahkan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan, yakni 2,5% dengan deviasi sebesar plus-minus 1%. Destry mengatakan, pemantauan terhadap berbagai faktor pembentuk inflasi dilakukan hingga ke daerah. BI melalui kantor-kantor perwakilannya turut berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan merespons tekanan inflasi.
"Kita juga ada kantor-kantor di daerah dan dengan pemerintah akan menangkap situasi untuk juga memonitor dan apa namanya membantu untuk mengurangi tekanan inflasi yang ada di daerah," terang Destry.
Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan transmisi kebijakan berjalan dengan baik sekaligus memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Suahasil menekankan penguatan sinergi tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai kebijakan konkret. Salah satunya terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan secara terukur dan melalui koordinasi yang erat dengan BI.
Koordinasi juga mencakup keterkaitan kebijakan moneter, termasuk suku bunga, dengan kebijakan fiskal yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Suahasil mengatakan, pemerintah dan BI turut berkoordinasi dalam upaya menurunkan suku bunga deposito perbankan yang masih tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan arahan kepada Badan Layanan Umum (BLU) agar tidak semata-mata mengejar tingkat bunga tinggi ketika menempatkan dana di perbankan.
"Sejumlah badan layanan umum kita itu telah mendapatkan, kita kasih arahan untuk tidak hanya mengejar bunga yang tinggi-tinggi," tegasnya.
Koordinasi juga dilakukan terkait strategi penerbitan surat berharga negara (SBN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Menurut Suahasil, pembahasan bersama BI diperlukan untuk mendukung desain pembiayaan anggaran sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan moneter.
