Target pemerintah membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 yang diwujudkan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Dr. Iswadi, M.Pd, akademisi dari Universitas Esa Unggul sekaligus pengamat kebijakan publik, meyakini program strategis tersebut merupakan wujud konkret dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo membangun 5.000 KNMP dalam empat tahun ke depan menandakan skala ambisi yang sangat besar dan patut mendapatkan dukungan penuh. Ia menyebut lompatan target dari 1.000 KNMP di akhir 2026 menuju 5.000 KNMP di 2029 sebagai bukti bahwa pemerintah tidak sedang bermain-main dengan agenda kesejahteraan nelayan.
Baca Juga: Apa Kabar Program Kampung Nelayan?
"Skala target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 adalah angka yang sangat ambisius, dan justru itulah yang harus kita apresiasi. Pemerintah tidak bermain aman dengan target moderat, tetapi menetapkan skala yang benar-benar mampu mengubah wajah desa pesisir Indonesia. Bagi saya sebagai pengamat kebijakan publik, target yang ambisius disertai perencanaan yang terukur adalah tanda kepemimpinan yang serius, bukan sekadar retorika," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Baca Juga: Dukung Potensi Perikanan, Askrindo Hadirkan Pelindungan Asuransi untuk Nelayan Sorong
Dr. Iswadi menggarisbawahi bahwa data implementasi tahun 2026 menjadi bukti nyata program ini bukan sekadar wacana. Kementerian KKP telah menetapkan target 1.369 KNMP dibangun pada 2026 di 65 lokasi tersebar di 25 provinsi. Dari total tersebut, tahap pertama 65 lokasi telah rampung 100 persen, sementara 35 lokasi tahap kedua ditargetkan selesai secara bertahap pada Agustus 2026, dan 1.269 lokasi sisanya telah selesai diverifikasi
"Ini bukan program yang berhenti di atas kertas. Tahap pertama 65 lokasi sudah rampung seratus persen. Kalau kita bandingkan dengan program-program pesisir sebelumnya di berbagai era pemerintahan, kecepatan eksekusi ini termasuk yang paling cepat dan strategis. Ini menjadi bersejarah karena baru pertama kali kita melihat program kesejahteraan nelayan dengan skala nasional yang bergerak masif seperti ini," jelasnya.
Ia memaknai keberadaan KNMP tidak sekadar sebagai program infrastruktur pesisir, tetapi sebagai transformasi ekosistem ekonomi nelayan. Program ini menghadirkan fasilitas terintegrasi mulai dari dermaga, pabrik es, cold storage, docking kapal, hingga sentra kuliner, seluruhnya dirancang untuk memangkas biaya operasional nelayan, menjaga mutu hasil tangkapan, dan memperluas akses pasar.
"Yang membedakan KNMP dari program bantuan konvensional adalah pendekatannya yang holistik. Pemerintah tidak sekadar memberi bantuan kapal atau alat tangkap, tetapi membangun ekosistem lengkap. Ada infrastruktur produksi, penyimpanan, pengolahan, sampai distribusi. Dari perspektif kebijakan publik, ini adalah pendekatan yang jauh lebih matang. Nelayan didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih besar, bukan sekadar penerima bantuan yang pasif," ungkapnya.
