Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) resmi menggelar Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2026 di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). AFTECH menekankan bahwa IDBS 2026 digelar sebagai wadah kolaborasi strategis yang mempertemukan regulator, industri perbankan, perusahaan fintech, pelaku sektor riil, akademisi, hingga mitra internasional untuk membahas arah transformasi sektor keuangan digital Indonesia.
Memasuki tahun ketiga penyelenggaraan, IDBS 2026 mengusung tema "Beyond Banking: Redesigning Finance for Wellbeing and Growth in the Real Economy". Tema tersebut selaras dengan semangat IDBS yang tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga platform kolaborasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, penguatan tata kelola, serta kemitraan strategis dalam mendukung perkembangan industri keuangan digital nasional.
Baca Juga: OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dari Ancaman Scam Digital
Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir, yakni bahwa Indonesia kini memasuki era financial convergence, di mana layanan perbankan, fintech, sistem pembayaran, hingga aset keuangan digital semakin terintegrasi dalam satu ekosistem.
Pandu menilai, tren tersebut didorong oleh berkembangnya konsep universal banking, implementasi Open Finance, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan Digital Financial Infrastructure (DFI) sebagai fondasi sistem keuangan masa depan.
"Fintech kini bukan lagi alternatif bagi perbankan, melainkan mitra strategis dalam membangun sistem keuangan masa depan," kata Pandu.
Baca Juga: AFTECH dan Jalin Ajak Industri Waspadai Fraud AI di Ekosistem Pembayaran Digital
Pandu menambahkan, IDBS 2026 menjadi momentum bagi AFTECH untuk memperkuat kolaborasi antara industri fintech, perbankan, dan regulator agar inovasi keuangan digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Hal tersebut juga dipertegas oleh Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto. Ia mengungkapkan bahwa fokus pembahasan pada IDBS tahun ini telah bergeser dari sekadar digitalisasi layanan keuangan menuju upaya menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor riil.
"Tahun ini fokus kami bukan lagi sekadar digitalisasi layanan keuangan, tetapi bagaimana inovasi keuangan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor riil," pungkas Firlie dalam konferensi pers IDBS 2026 di Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Tahun ini, lanjut Firlie, pembahasan dalam IDBS difokuskan pada empat pilar utama, yakni Beyond Banking, Financial Wellbeing, Inclusive Growth, dan Digital Infrastructure. Berbagai sesi diskusi mengulas transformasi model bisnis pasca universal banking, pengembangan konsep kesejahteraan finansial, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, hingga pembangunan infrastruktur digital sebagai fondasi sistem keuangan masa depan.
Dalam kesempatan yang sama, Harun Reksodiputro selaku Ketua Dewan Etik AFTECH menilai bahwa integrasi antara fintech dan perbankan harus diimbangi dengan penguatan tata kelola industri. Menurutnya, aspek yang perlu menjadi perhatian meliputi manajemen risiko, keamanan siber, perlindungan konsumen, tata kelola data, hingga kesiapan menghadapi risiko baru yang muncul seiring pemanfaatan teknologi AI.
"Tata kelola yang kuat bukanlah penghambat inovasi, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan industri yang berkelanjutan," ujar Harun.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas AFTECH, Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa kepercayaan menjadi modal utama dalam membangun industri keuangan digital yang sehat.
"Di industri keuangan, aset yang paling mendasar adalah trust atau kepercayaan. Tanpa kepercayaan, sebaik apa pun teknologi yang dimiliki, ekosistem tidak akan dapat berkembang secara berkelanjutan," kata Arsjad.
Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan IDBS 2026, AFTECH akan merangkum hasil pembahasan ke dalam *policy brief*, rekomendasi kebijakan, serta agenda koordinasi bersama regulator, industri perbankan, dan para pemangku kepentingan.
Sejumlah agenda prioritas yang dihasilkan dari forum tersebut meliputi penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan, percepatan implementasi universal banking dan Open Finance, penguatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan Digital Financial Infrastructure (DFI), perluasan kolaborasi pembiayaan bagi sektor riil dan UMKM, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat implementatif.
