Kalangan akademisi mengapresiasi ketegasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam melakukan pengawasan pembenahan dan penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dr Isthifa Kemal Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) langkah tegas BGN dalam mengevaluasi satuan pendidikan maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian penting untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Ketegasan Kepala BGN dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitas penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola pelaksanaan program," ujar Kemal, dalam rilis yang terima media di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pamer MBG di KTT BRICS, Prabowo Langsung Kena Skakmat: Kok Korupsi dan Keracunannya Nggak Dibahas?!
Kemudian, sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi ditutup sementara lantaran belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan tersebut dilakukan setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/9/2026).
