Lebih jauh, Bhima kemudian menyoroti kebocoran penerimaan negara yang dinilainya jauh lebih besar, terutama dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan solar bersubsidi oleh perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit.
Dijelaskan Bhima, praktik tersebut seharusnya menjadi salah satu prioritas pengawasan pemerintah karena berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
"Kebocoran paling besar itu adalah kebocoran dari transaksi sumber daya alam. Kebocoran solar subsidi yang dipakai perusahaan tambang sama perusahaan sawit. Itu besar bocornya," tegasnya.
Selain sektor sumber daya alam, Bhima juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang telah menerima fasilitas insentif pajak, tetapi diduga memanfaatkan celah pelaporan keuangan untuk menghindari kewajiban perpajakan.
Ia mencontohkan, perusahaan yang terus-menerus melaporkan kerugian dalam laporan keuangannya sehingga tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh).
"Ada lagi yang kebocorannya besar, yang harusnya dipajaki lebih banyak lagi adalah perusahaan-perusahaan yang sudah dikasih insentif pajak, tapi dia tidak bayar pajak dengan menggelapkan laporan keuangannya. Jadi rugi terus, biar dapat PPh 0%," ungkapnya.
Bhima menuturkan, apabila pemerintah mampu memperbaiki pengawasan terhadap perusahaan besar dan menutup berbagai celah penghindaran pajak, tekanan untuk memungut pajak dari pelaku usaha kecil seharusnya dapat dikurangi.
Terakhir, Bhimapun mengingatkan agar pemerintah tidak salah menentukan sasaran dalam kebijakan perpajakan. Menurutnya, penegakan pajak harus dilakukan secara adil, dengan mengutamakan pihak-pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar serta potensi kontribusi penerimaan negara yang signifikan.
"Nah kalau itu yang dipajaki, maka tukang cukur harusnya nggak perlu dipajakin Pak Hasim. Jadi jangan sampai salah, jangan galak sama tukang cukur soal pajak, tapi slow down sama kroni-kroni yang nggak mau dipajaki, terutama pajak kekayaan," pungkas Bhima.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Digugat ke MK, CELIOS Sebut Berpotensi Matikan UMKM
