Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016–2019, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menyoroti berbagai persoalan yang dinilainya tengah membebani Indonesia secara bersamaan.

Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan pasokan energi, kenaikan harga pupuk, hingga lemahnya penciptaan lapangan kerja, sederet tantangan tersebut dinilai berpotensi memperberat kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam perbincangan bersama Rory Asyari, yang dikutip dari akun Instagram @room.4improvement, Rabu (4/11/2026), Tom menyebut, Indonesia tengah menghadapi sekitar tujuh hingga delapan persoalan yang datang bertubi-tubi.

Ia memaparkan, salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah karhutla, disusul krisis energi serta persoalan pasokan dan harga bahan bakar, termasuk bahan bakar nabati (BBN) dan LPG.

“Karhutla, krisis energi, sulitnya pasokan maupun harga BBN. LPG, harga pupuk naik 50%-100%,” papar Tom.

Menurut Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo itu, kenaikan harga pupuk juga berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan di sektor pangan. Tekanan biaya produksi pertanian dapat menjadi tantangan bagi petani, sementara dampaknya terhadap pasokan dan harga pangan perlu diantisipasi.

Tom juga menyoroti tekanan suku bunga dolar dan bunga obligasi, yang menurutnya menambah daftar persoalan ekonomi nasional. Di tengah berbagai tekanan tersebut, kondisi ketenagakerjaan turut menjadi perhatian.

Ia menilai, persoalan lapangan kerja bukan hanya menyangkut sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan, tetapi juga stagnasi pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja.

“Orang bukan hanya sulit cari kerjaan, tapi yang dapat kerjaan pun penghasilannya cenderung stagnan. Downgrading bahkan sekarang kita. Bahkan downgrading,” katanya.

Pernyataan tersebut menyinggung fenomena penurunan kualitas pekerjaan atau job downgrading, yang dapat tercermin dalam ketidaksesuaian pekerjaan dengan keterampilan, penurunan kualitas pekerjaan, maupun terbatasnya peningkatan pendapatan. Namun, kondisi tersebut perlu dilihat lebih lanjut melalui data ketenagakerjaan untuk mengetahui skala dan penyebabnya.

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Tom Lembong, Ekonom Ulung di Balik Pidato-pidato Fenomenal Jokowi

Selain persoalan ekonomi, Tom turut menyinggung krisis hukum yang menurutnya menjadi bagian dari persoalan besar yang dihadapi Indonesia.

“Jelas kita punya krisis di hukum. Saya kira cukup jelas ya kalau kita lihat sejarah berapa tahun terakhir. Bahkan saat pandemi pun nggak numpuk seperti ini,” tukasnya.

Dikatakan Tom, kondisi Indonesia kemudian dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19, bahkan krisis ekonomi 1998. Menanggapi pertanyaan apakah situasi saat ini dapat dinilai lebih buruk dibandingkan periode-periode tersebut, Tom menyampaikan pandangan yang mengarah pada penilaian bahwa kondisi sekarang merupakan salah satu periode yang sangat berat.

“Saya kira mungkin seperti itu ya,” katanya.

Tom juga menanggapi anggapan bahwa tekanan ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global. Ia menyampaikan pandangan bahwa situasi di dalam negeri perlu dilihat secara lebih kritis, bukan semata-mata dikaitkan dengan faktor eksternal.

“Semua negara lagi bagus banget ekonominya. Kita doang yang nggak, ya kan?,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah pemimpin atau politisi yang mengaitkan kondisi ekonomi nasional dengan dampak ekonomi global berarti menyampaikan informasi yang tidak benar, Tom menjawab, “Mungkin ngelintir.”

Pernyataan tersebut mencerminkan kritiknya terhadap cara pemerintah atau elite politik menjelaskan situasi ekonomi. Meski demikian, perbandingan kondisi Indonesia dengan negara lain tetap memerlukan indikator dan periode pengukuran yang sepadan, mengingat setiap negara menghadapi tantangan ekonomi dengan karakteristik berbeda.

Lebih lanjut, Tom menekankan prinsip tanggung jawab dalam kepemimpinan, terutama ketika masyarakat menghadapi beragam tekanan secara bersamaan.

Menjawab pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut, ia menyinggung hubungan antara kekuasaan dan akuntabilitas.

“Ada prinsip yang sangat sederhana, maaf ya, di dunia ini. Yaitu kuasa atau power. Bukan siapa yang punya otoritas, yang punya menang, ya dia yang bertanggung jawab,” tegas Tom.

Baca Juga: Tom Lembong Bicara soal Fenomena Kriminalisasi