Kinerja sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai mendapat sorotan dari internal partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, secara terbuka mengungkap sejumlah menteri yang dinilainya belum optimal dalam menjalankan tugas dan mendukung agenda pemerintahan.
Beberapa nama yang ikut disorot di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, hingga Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad awalnya menyinggung persoalan layanan publik, khususnya gangguan pasokan listrik yang disebut telah berlangsung selama 10 bulan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi merusak rantai pasok ekonomi di berbagai daerah.
“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Jumat (30/10/2026).
Baca Juga: Bahlil Dkk Dikuliti Tanpa Ampun Sama Partainya Prabowo, Idrus Marham Balas Pakai Peringatan Keras!
Meski Direktur Utama PLN sebagai operator sekaligus distributor telah diganti, ia menilai tanggung jawab menteri sebagai regulator tetap tidak bisa dilepaskan.
Akbar Faizal kemudian menyela pembicaraan dengan menyebut secara langsung nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.
Kamrussamad kemudian menyinggung polemik bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya juga berpotensi mengganggu rantai pasok ekonomi. Banyaknya keluhan masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa persoalan tersebut perlu segera ditangani.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat semestinya menjadi perhatian seluruh partai politik, bukan hanya Gerindra. Sebab, gangguan rantai pasok dapat berdampak pada aktivitas ekonomi, baik dari sisi permintaan (demand side) maupun penawaran (supply side).
“Itu yang bahaya sekali. Dan kalau itu terjadi, memengaruhi kepercayaan investor, investor global maupun domestik. Akhirnya mereka jadi wait and see,” tuturnya.
Baca Juga: Kanda Bahlil Effect Sukses Bikin Elektabilitas Golkar Tembus 2 Digit!
Tak hanya sektor energi, Kamrussamad juga menyoroti persoalan judi online dan pinjaman online ilegal yang masih banyak menjerat masyarakat. Dalam hal ini, ia menilai Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah kepemimpinan Meutya Hafid perlu lebih optimal menjalankan fungsi regulator.
Menurutnya, kementerian memiliki kewenangan yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membatasi akses terhadap berbagai aktivitas ilegal tersebut.
“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” ujarnya.
Nama Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga tak luput dari sorotan. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut kementerian terhadap arahan Presiden Prabowo mengenai penurunan suku bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengingatkan bahwa Prabowo sebelumnya telah meminta agar suku bunga pinjaman UMKM yang selama ini berada di atas 20 persen dapat ditekan hingga satu digit (single digit).
Namun, menurut Kamrussamad, enam bulan setelah arahan tersebut disampaikan, belum terlihat kejelasan mengenai lembaga keuangan yang telah merealisasikan penurunan bunga pinjaman tersebut.
“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit. Di mana fungsi kementerian yang bisa memfasilitasi tindak lanjut aspirasi yang disampaikan presiden ini kepada lembaga-lembaga keuangan?” jelasnya.
Selain ketiga menteri tersebut, Kamrussamad turut menyinggung Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Keduanya disorot karena dinilai belum memberikan penjelasan memadai terkait tudingan bahwa pemerintah mengurangi anggaran dana desa. Kamrussamad menilai perlu ada komunikasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai perubahan skema penyaluran anggaran tersebut.
Baca Juga: Prabowo Naik Pitam! Minta Bahlil Cabut Konsesi Tambang Mangkrak 2 Tahun, Ada yang 28 Tahun Nganggur
Ia menjelaskan, meskipun secara nomenklatur anggaran dana desa mengalami pergeseran, anggaran dari APBN tetap dialokasikan untuk desa melalui program-program prioritas pemerintah.
“Betul, secara nomenklatur anggaran desa digeser, tetapi APBN-nya tetap sampai ke desa. Kalau dana desa itu sampai di desa paling cepat bulan April di tahun berjalan, sekarang dengan perubahan APBN, pada minggu pertama bulan Januari di tahun berjalan sudah tiba di desa melalui apa? Melalui program prioritas,” jelasnya.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kamrussamad menyebut adanya aspirasi publik terkait mitigasi risiko yang dinilai belum disiapkan secara memadai.
Menurutnya, pemerintah harus terbuka terhadap kritik masyarakat. Terlebih, jika semakin banyak menteri maupun kepala badan yang dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi publik.
“Kita harus terbuka menerima kritikan dari publik. Karena kalau sampai begitu banyak menteri, banyaknya kepala badan tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, Bang Akbar bisa bayangkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Kamrussamad juga meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Rachmat Pambudy lebih aktif menyelaraskan visi dan misi pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Menurutnya, Bappenas memiliki kewenangan untuk menilai kesesuaian berbagai program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kementerian tersebut perlu mengambil peran lebih besar dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
“Kementerian ini punya hak penuh untuk mengatakan ini tidak sinkron, ini sinkron, ini boleh. Dalam posisi Bappenas ini, kita minta dia lebih aktif mengambil peran ke depannya,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan perlunya penjelasan pemerintah mengenai pelibatan TNI dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Misalnya, perlu ada penjelasan kenapa TNI dilibatkan dalam pembangunan KDMP,” tambah Kamrussamad.
