Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap stagnan di kisaran 63,2 persen berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis baru-baru. Angka ini berpotensi nyungsep jika Prabowo tetap berdiam diri tanpa upaya pembenahan kinerja pemerintah.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan angka 63,2 persen memang tidak buruk tetapi tingkat kepuasan publik ini terancam tergerus, untuk itu dia meminta Prabowo segera mengevaluasi seluruh program prioritasnya sebelum terlambat, langkah ini diyakini dapat mengerek tingkat kepercayaan masyarakat.
"Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih di angka 63,2 persen, ini menjadi modal sosial yang sangat berharga di tengah penurunan kepuasan publik," ujar Hanta dalam rilis survei nasional Poltracking Indonesia dilansir Selasa(1/9/2026).
Hanta mengatakan, tanda-tanda kepuasan publik yang mulai menurun itu tertangkap jelas dalam survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden tersebut, tingkat kepuasan publik saat ini cenderung menurun ketimbang hasil survei pada periode Juli 2026.
Kecenderungan penurunan tingkat kepuasan publik itu terjadi lantaran penilaian buruk masyarakat terhadap program andalan Prabowo seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
"Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik," jelas Hanta.
Hanta menyarankan MBG perlu diaudit secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Ia menjelaskan program yang pernah menjadi komoditas politik utama yang mengantarkan Prabowo ke panggung kekuasaan itu perlu diarahkan menjadi program khusus yang diprioritaskan secara ketat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, Hanta menyebut opsi mengonversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan data terpadu menjadi lebih rasional karena masih banyak persoalan dalam implementasi dan realisasi program MBG sejauh ini.
Penyederhanaan MBG dalam bentuk BLT dapat menjadi bantalan sosial yang relatif lebih aman dengan pengawasan terhadap realisasi pemenuhan gizi siswa.
Kritik dan masukan yang sejauh ini disampaikan publik perlu secara bijak dijadikan kompas utama dalam memperbaiki kinerja program prioritas tersebut.
Hanta menegaskan evaluasi menyeluruh ini menjadi langkah krusial mengingat program MBG menggunakan pembiayaan APBN yang sangat besar.
Meski kepuasan publik menurun, Hanta optimistis dengan modal kepercayaan publik yang masih tinggi di angka 63,2 persen, pemerintah masih memiliki ruang untuk membuktikan komitmen perbaikannya.
Evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas dinilai menjadi salah satu solusi strategis yang bisa dilakukan pemerintah saat ini.
"Tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah," pungkas Hanta.
