Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai langkah pemerintah yang gencar mendorong Merauke sebagai sentra produksi pangan melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) perlu mengambil pelajaran dari berbagai proyek food estate sebelumnya, karena sama-sama bertumpu pada perluasan lahan untuk meningkatkan produksi pangan.
Studi terbaru CIPS (2026) juga menunjukkan bahwa pendekatan cetak sawah atau ekstensifikasi membutuhkan biaya setidaknya tujuh kali lebih besar dibandingkan intensifikasi lahan yang sudah ada, sementara hasilnya baru dapat terlihat dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang.
Oleh karena itu, Rahmad Supriyanto selaku Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS menilai bahwa pemerintah perlu lebih memprioritaskan peningkatan produktivitas lahan yang sudah tersedia melalui intensifikasi dibandingkan terus mengandalkan pembukaan kawasan baru sebagai strategi utama ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan tidak selalu membutuhkan pembukaan lahan baru. Dalam banyak kasus, hasil yang lebih cepat dan lebih efisien justru dapat diperoleh dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia,” ungkap Rahmad, dilansir pada Senin (13/7/2026).
Rahmad menjelaskan bahwa pendekatan yang saat ini digunakan dalam program CSR bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baru. Sebagian lokasi yang masuk program CSR maupun Optimasi Lahan (Oplah) berada di kawasan yang sebelumnya telah menjadi bagian dari berbagai proyek food estate.
Di Merauke, misalnya, sejumlah area yang kini digunakan dalam program cetak sawah maupun Oplah merupakan kawasan di sekitar bekas Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), program pengembangan pangan yang diperkenalkan pada 2010. Menurut CIPS, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan produktivitas dari lahan existing yang memang ditujukan untuk sektor pertanian.
“Fakta bahwa sebagian lokasi optimalisasi lahan saat ini berasal dari kawasan food estate terdahulu menunjukkan bahwa potensi lahan yang sudah tersedia masih sangat besar. Ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa peningkatan produktivitas lahan existing perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk pembukaan kawasan baru,” ujar Rahmad.
CIPS juga mengingatkan bahwa peningkatan produksi pangan tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Studi CIPS (2026) menemukan bahwa petani masih menanggung sebagian besar biaya dan risiko produksi, tetapi hanya memperoleh porsi keuntungan yang relatif kecil dalam rantai pasok, utamanya beras.
Keterbatasan infrastruktur pascapanen, seperti fasilitas pengeringan gabah, membuat banyak petani terpaksa menjual hasil panen dengan nilai tambah yang rendah. Sementara itu, keuntungan yang lebih besar justru dinikmati oleh pelaku usaha yang menguasai proses pengeringan, penyimpanan, dan penggilingan.
Karena itu, CIPS merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan intensifikasi lahan yang sudah ada melalui perbaikan irigasi, peningkatan akses terhadap teknologi pertanian, dukungan input yang lebih tepat sasaran seperti tersedianya bibit unggul berkualitas, serta penguatan layanan penyuluhan.
Pendekatan ini mampu meningkatkan produktivitas dalam waktu satu hingga dua musim tanam dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan pembukaan lahan baru.
Dalam jangka panjang, CIPS mendorong penerapan Pendekatan Lanskap Terpadu (Integrated Landscape Approach) yang menyeimbangkan target peningkatan produksi pangan dengan perlindungan lingkungan, nutrisi dan kepentingan masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, intensifikasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Produktivitas lahan dan kesejahteraan petani perlu menjadi indikator utama dalam program pangan. Dengan fokus pada keduanya, Indonesia dapat membangun ketahanan pangan yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan,” tutup Rahmad.
