Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menyoroti maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi sepekan belakangan ini, Anies mengatakan perstiwa keracunanan makanan yang marak dan berulang itu tak bisa dipandang enteng, jangan sampai kejadian seperti dianggap barang biasa tanpa adanya langkah pencehan yang nyata dari pemerintah.
Anies lantas mempertanyakan sikap pemerintah yang terkesan memaklumi da mewajarkan kejadian ini. Baginya program andalan Presiden Prabowo Subinto itu harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
"Baru balik dari Malaysia. Baca-baca berita keracunan MBG seminggu terakhir ini ada di Sidoarjo, Tana Toraja, Rembang, Klaten, dan mungkin masih ada banyak lagi tempat-tempat lain," kata Anies dalam akun X miliknya dilansir Olenka.id Senin (7/9/2026).
"Pertanyaan saya berapa batas minimal jumlah korban anak-anak keracunan sampai kita mau anggap ini sebagai skandal, sebagai krisis besar, sebagai kasus luar biasa sehingga kita akhirnya mau tekan rem darurat untuk mengevaluasi secara total semuanya,” tambahnya
Kasus keracunan makanan menjadi salah satu masalah paling serius dalam implementasi program MBG, banyangkan saja dalam periode 1 hingga 3 September 2026, ribuan penerima manfaat dilaporkan keracunan setelah menyantap makanan MBG.
Lalu dalam satu pekan teakhir ini, keracunan MBG juga marak di sejumlah wilayah mulai dari Sidoarjo, Tana Toraja, Rembang, Klaten hingga Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Anies menegaskan, rentetan peristiwa itu seharusnya membuka mata pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi dini demi mencegah peristiwa itu berulang, namun yang terjadi kasus keracunan malah semakin marak.
"Apa kita mau tidak sensitif pada risiko yang dihadapi anak-anak kita? Apa kita mau semakin kebal terhadap masalah dan semakin anggap semua ini kejadian biasa saja?" ujar Anies.
Ia menilai keselamatan dan kesehatan anak tidak seharusnya ditempatkan sebagai persoalan yang dapat dikompromikan. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG perlu dilihat secara serius, terlepas dari apakah penyebabnya berkaitan dengan kelalaian birokrasi, proses distribusi, maupun rantai pasok makanan.
Anies juga mengajak publik melihat rentetan kasus tersebut dalam konteks yang lebih luas. Jika kejadian serupa terus berulang, menurut dia, perhatian tidak cukup hanya diarahkan pada jumlah kasus, tetapi juga pada pertanyaan mengenai batas toleransi dan langkah korektif yang perlu dilakukan.
Baca Juga: Bagaimana Reaksi Ahok Ketika Diduetkan dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2029?
"Ini sering terjadi, ini bukan masalah sistemik, ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan tidak perlu ada yang dituntut bertanggung jawab atau dihukum karenanya. Sekali lagi di mana batas toleransi kita coba kita pikirkan?” pungkasnya.
