Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan bakal menulis ulang sejarah Republik Indonesia, penulisan ulang tersebut bakal melibatkan sekitar 100 orang sejarawan yang dipimpin langsung oleh Guru Besar Ilmu Sejarah FIB UI Susanto Zuhdi.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, penulisan ulang tersebut berlandaskan pada sejarah bangsa ini yang telah ditulis dalam berbagai buku. Jadi penulisan ulang tak dimulai dari nol melainkan meneruskan apa yang telah ditulis dalam buku sejarah sebelumnya. Penulisan meliputi pra-sejarah hingga sejarah kontemporer.
Baca Juga: Prabowo Terima Bill Gates di Istana, Ini yang Dibahas
"Yang era prasejarah sampai yang era misalnya perjuangan kemerdekaan dan sampai yang sekarang gitu kontemporer. Jadi kita akan berangkat tentu dari apa yang sudah ditulis dan kita melakukan update, penambahan-penambahan, data dan sebagainya," kata Fadli dilansir Rabu (7/5/2025).
Fadli mengatakan, proses penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia segera dikebut, targetnya penulisan ulang rampung sebelum 17 Agustus 2025 ketika usia kemerdekaan Indonesia menginjak 80 tahun.
"Ini pokoknya, Ini harus menjadi semacam hadiah dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. Kita harus ada satu formal history, official history," ujar dia.
G30S PKI Tak Direvisi
Fadli Zon mengakui dalam penulisan ulang sejarah bangsa ini ada beberapa bagian yang bakal diubah misalnya soal durasi masa penjajahan Belanda di Indonesia.
Namun Fadli menegaskan, sebagian besar sejarah yang telah ditulis tak bakal diubah seperti peristiwa pembantaian 1965 yang kerap disebut G30S PKI (Partai Komunis Indonesia) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok).
Baca Juga: Prabowo: Saya Bukan Presiden Boneka
Dia mengatakan, peristiwa G30S PKI sudah diakui oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu, dia memastikan hal itu tak bakal diubah sehingga tak ada pembelokan sejarah.
"Kalau itu kan jelas dong. Orang dinyatakan sendiri oleh mereka kok (G30S PKI). Jadi apa yang mau (diubah), justru jangan membelokkan sejarah. Kan jelas. PKI kan memang mau mengambil alih kekuasaan dari negara ketika itu. Dimana kontroversinya? Tidak ada kontroversi," tuturnya.
