Wakil Ketua Komisi XIII Bidang HAM DPR sekaligus politisi PDI Perjuangan  Andreas Hugo Pareira meminta proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dilakukan dengan arif bijaksana. 

Dia berharap proyek yang digarap Kementerian Kebudayaan yang menggandeng lebih dari 100 sejarawan itu tidak mengaburkan fakta sejarah masa lampau, jangan sampai penulisan ulang sejarah pada era orde baru terulang kembali, dimana proyek itu digarap semata-mata untuk membersihkan nama baik rezim dan mendiskreditkan lawan politik. 

Baca Juga: Penulisan Ulang Sejarah RI Kuras Anggaran Hingga Rp9 Miliar

"Saya kira kita jangan mengulangi sejarah penulisan sejarah Orde Baru yang ditulis hanya untuk memuliakan rezim berkuasa pada saat itu, menutupi pelanggaran HAM, mendiskreditkan/bahkan menghukum sejarah psikologi lawan politik," kata Andreas kepada wartawan Selasa (2/6/2025).

Dalam penulisan ulang sejarah ini, Kementerian Kebudayaan tidak bakal memasukkan daftar 12 pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara. Proyek ini disebut hanya akan memasukkan dua kasus pelanggaran HAM berat saja.

Terkait hal itu, Andres meminta supaya proyek ini dikerjakan secara transparan Menurut dia, proyek penulisan ulang sejarah harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

Andreas mengingatkan bahwa penulisan sejarah bisa memicu perdebatan publik jika dilakukan secara tertutup dan eksklusif. Pemerintah, lanjut dia, harus membuka daftar penulis yang terlibat dalam proyek tersebut.

"Seharusnya sejarah ditulis oleh para ilmuwan Sejarah, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang jati diri bangsa, serta prosesnya harus transparan, melalui riset akademik sehingga bisa dipertanggungjawabkan keilmiahan," katanya.

Sebelumnya Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap bahwa hanya ada dua pelanggaran HAM berat yang akan ditulis dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional. Dia belum merinci dua kasus HAM yang akan masuk proyek tersebut.

Fadli beralasan keputusan hanya memasukkan dua dari 12 kasus pelanggaran HAM karena proyek tersebut bukan untuk menulis sejarah HAM. Menurut Fadli, proyek penulisan ulang sejarah memuat keseluruhan sejarah Indonesia.

Baca Juga: Istilah Orde Lama Dihilangkan dalam Penulisan Ulang Sejarah RI

"Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan," kata Fadli.