Menghadapi krisis ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Dibutuhkan kesiapan, arah kepemimpinan yang jelas, serta kerja sama seluruh elemen bangsa agar dampak krisis dapat dikendalikan.
Hal tersebut disampaikan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Endgame Podcast with Gita Wirjawan.
Dikutip dari akun Instagram @gamechangers.id, SBY menceritakan pengalamannya memimpin Indonesia menghadapi krisis ekonomi global pada 2008–2009 yang berawal dari Amerika Serikat akibat pecahnya gelembung properti atau housing bubble burst.
Menurut SBY, salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah saat itu adalah mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi ekonomi dunia, meskipun Indonesia tidak menjadi negara asal krisis.
Ia mengungkapkan, sekitar pertengahan 2008, pemerintah mulai mencermati gejolak bisnis di Amerika Serikat yang berpotensi merambat ke Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya.
"Di medio 2008 itu mendekati bulan puasa, saya sudah mengendus bahwa something will happen. Situasi bisnis di Amerika yang bisa masuk ke Eropa dan bagian atau belahan bumi yang lain," ungkap SBY.
Karena melihat potensi dampak tersebut, SBY mengaku telah memberikan peringatan kepada jajaran pemerintah agar Indonesia tidak lengah menghadapi kemungkinan krisis.
"Oleh karena itu, di bulan Ramadan itu saya ngasih warning. Something might happen di dunia yang Indonesia tidak akan immune," katanya.
Memasuki Oktober 2008, SBY bersama jajaran pemerintah kemudian mengeluarkan Direktif Presiden yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan apabila kondisi ekonomi global semakin memburuk.
Arahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kementerian dan pemerintah pusat, tetapi juga kepala daerah, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, pelaku ekonomi, hingga kalangan teknokrat.
SBY menegaskan, penanganan krisis harus melibatkan seluruh elemen, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Direktif itu buat pemerintahan, pusat dan daerah, dunia swasta, private sector termasuk BUMN, ekonomi, teknokrat, semua. We must be on board bareng-bareng," ungkapnya.
Baca Juga: SBY Terheran-heran: Kok Jadi Begini Negara Kita
Selain koordinasi lintas sektor, pemerintah saat itu juga mengutamakan penguatan pengeluaran domestik untuk menjaga perekonomian nasional.
Salah satu kebijakan yang telah disiapkan sebelumnya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 yang menjadi salah satu landasan awal pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2008 yang memuat 10 langkah menghadapi krisis. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
Upaya antisipasi tersebut dinilai membantu Indonesia melewati tekanan krisis ekonomi global. SBY mengakui pertumbuhan ekonomi nasional sempat melambat dari sekitar 6 persen menjadi 4,6 persen. Namun, perekonomian kemudian kembali tumbuh 6,1 persen dan meningkat menjadi 6,5 persen pada tahun berikutnya.
Bagi SBY, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kesiapan dan langkah yang tepat dapat membantu negara menghadapi tekanan ekonomi global.
"Tapi karena we are ready and we did something right, tahun berikutnya lagi 6,1, 6,5. Artinya, I believe in semua manajemen mengatasi krisis. I believe in togetherness di antara kita," tuturnya.
Dari pengalaman itu, SBY menekankan setidaknya ada dua hal penting dalam menghadapi krisis, yakni kebersamaan seluruh elemen bangsa dan arahan yang jelas dari pemimpin tertinggi negara.
"I believe in clear direction from top leadership di negara kita ini," ujarnya.
Ia berharap Indonesia tidak kembali menghadapi krisis serupa. Namun, jika situasi tersebut terjadi, pengalaman masa lalu perlu menjadi pelajaran agar pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat.
"Mudah-mudahan Indonesia tidak ada itu lagi, amit-amit. Tetapi kalau ada masalah yang serupa, jangan lupakan why Indonesia pernah gagal dan why Indonesia pernah sukses untuk itu," pungkas SBY.
Baca Juga: Canda SBY: Prabowo Batuk, Rupiah Rontok!
