Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali melontarkan pernyataan yang bikin telinga elite politik panas. Di tengah riuhnya dinamika politik nasional, SBY menyinggung soal krisis keteladanan di level pucuk pimpinan negara.
Yang menarik, SBY mengingatkan bahwa pernah duduk di kursi presiden bukan berarti seseorang otomatis naik kelas menjadi negarawan.
Menurut SBY, ukuran seorang negarawan justru terlihat dari sejauh mana seseorang mampu memikirkan masa depan bangsa, bukan terus berkutat pada kepentingan politik jangka pendek.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY dalam sebuah mimbar akademik dan dikutip pada Kamis (15/10/2026).
SBY awalnya membandingkan pola pikir politisi dengan negarawan. Menurut dia, seorang politisi wajar jika masih memikirkan pertarungan politik dan pemilu berikutnya.
"Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah," katanya.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika seseorang sudah berada pada posisi yang seharusnya membuatnya mampu melihat persoalan bangsa dalam jangka panjang.
"Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah negarawan," jelasnya.
Di titik inilah pernyataan SBY mulai terdengar lebih tajam. Ia menyayangkan jika ada figur yang pernah menduduki posisi tertinggi di pemerintahan, tetapi setelah tidak lagi menjabat justru masih bermanuver layaknya politisi praktis dan terseret dalam konflik elektoral.
SBY pun mengingatkan bahwa status mantan presiden tidak otomatis membuat seseorang layak disebut negarawan.
"Negarawan itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first (Negara di atas partai, negara yang utama)," tegur SBY.
Kalimat tersebut sontak menarik perhatian karena SBY secara terbuka membawa-bawa posisi mantan presiden dalam pembicaraannya tentang negarawan.
Meski tidak menyebut nama tertentu, pesannya jelas mengarah pada satu prinsip: setelah tidak lagi berada di kursi kekuasaan, kepentingan bangsa seharusnya berada di atas kepentingan partai maupun kelompok.
SBY bahkan memberikan peringatan agar logika tersebut tidak dibalik.
"Jangan dibalik. Jangan partai politik diutamakan dan negaranya belakangan. Wrong (salah)," tegasnya.
Pernyataan SBY kemudian ditutup dengan adagium politik yang menempatkan loyalitas kepada negara di atas loyalitas kepada partai.
"Ada kata-kata 'loyalty to my party ends when loyalty to my country begins' (loyalitas kepada partai saya akan berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai)," tutur SBY.
Pesan itu menjadi menarik di tengah dinamika politik nasional yang masih dipenuhi tarik-menarik kepentingan elite dan partai politik.
Dengan begitu, SBY seolah mengingatkan bahwa jabatan politik pada akhirnya memiliki batas waktu. Namun, tanggung jawab terhadap negara tidak berhenti ketika seseorang meninggalkan kursi kekuasaan.
