Ketua DPR RI Puan Maharani resmi mengetuk palu untuk mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Ketua DPR, Kamis (20/3/2025).
Baca Juga: Komnas HAM: Revisi UU TNI Berpotensi Kembalikan Dwi Fungsi TNI
Baca Juga: Menteri Hukum: Revisi UU TNI Inisiatif DPR Bukan Desakan Prabowo
Baca Juga: Revisi UU 34/2004, Berikut Sejumlah Perubahan dalam Draf RUU TNI, Simak!
"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.
Sementara itu, dilansir dari Antara dalam RUU TNI terdapat empat poin perubahan, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan.
Kemudian, strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
Selain itu, perubahan juga terajadi pada Pasal 7mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.
