Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melihat secara menyeluruh pengadaan rumah subsidi untuk masyarakat, dia mengatakan, kendati bersubsidi tempat tinggal yang disediakan pemerintah mesti layak huni jangan sampai itu hanya menjadi permukiman kumuh.
Hal ini disampaikan Irene merespons rencana Kementerian PKP yang mau memangkas batas minimal luas tanah untuk rumah subsidi. Dia meminta hal ini dikaji lebih dalam lagi sebab rumah tak layak huni tak hanya berpotensi menjadi permukiman kumuh, namun dapat memantik masalah baru.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PKP Kena Pangkas, Menteri Ara: Pilihan Saya Cuma Pasrah
“Rumah subsidi bukan sekadar soal luasan, tapi juga soal kenyamanan dan kelayakan tinggal. Jika rumah dibuat terlalu kecil, tidak hanya ruang hidup yang terbatas, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan psikologis bagi penghuninya," kata Irine dilansir Kamis (12/6/2025).
Perumahan rakyat bersubsidi lanjut Irene harus punya standar kelayakan huni, pemerintah diminta untuk melihat hal ini secara mendalam.
"Kita juga harus memperhatikan infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi yang mudah untuk memastikan kehidupan yang layak bagi masyarakat," ujarnya.
Irine menekankan bahwa taraf kelayakan hidup masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan perumahan.
"Jangan lihat rumah subsidi hanya sebagai bangunan, tapi penting untuk membangun mindset bahwa rumah subsidi adalah tempat tinggal yang menentukan kualitas hidup jangka panjang bagi penghuninya," katanya.
Irine pun mengingatkan agar pendekatan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan. Ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar angka pembangunan semata.
Baca Juga: Menguak Fakta di Balik Pernyataan Polri Terkait Keaslian Ijazah Jokowi
"Pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah investasi jangka panjang yang harus dikelola dengan matang. Jangan sampai semangat memperbanyak rumah justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar," ujarnya.
