Konsep Renewable Energy Zones (REZ) dinilai berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mempercepat transisi energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Studi terbaru INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) bersama Systemiq menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan yang terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi prioritas dapat memobilisasi investasi hingga USD 13–18 miliar serta mendukung pencapaian target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 GW dalam tiga tahun.
Temuan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Reframing Renewable Energy for Economic Growth: Renewable Energy Zones (REZs) as an Enabling Instrument” yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4/2026). Studi itu juga mencatat bahwa integrasi energi terbarukan dengan delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) prioritas berpotensi menciptakan permintaan listrik sebesar 24–30 TWh, setara dengan 8–13 GW kapasitas surya.
Baca Juga: INDEF: Pertumbuhan Ekonomi 5,04% Masih Hadapi Ketimpangan Sektoral
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa energi terbarukan perlu dipandang lebih luas, bukan sekadar sebagai sumber energi alternatif, melainkan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi baru.
“Energi terbarukan bukan hanya isu pasokan energi, tetapi bagian dari strategi untuk membuka sumber pertumbuhan baru dan memperluas basis ekonomi Indonesia,” ujar Esther.
Menurutnya, ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global tidak lagi dapat bertumpu pada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, pengembangan energi bersih harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi ekonomi nasional jangka panjang.
Baca Juga: INDEF: Hilirisasi Sawit Bisa Topang Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pandangan tersebut sejalan dengan Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Farah Heliantina, yang menekankan bahwa transisi energi harus dilihat sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar agenda iklim.
“Transisi energi bukan sekadar agenda iklim, melainkan strategi integral ekonomi nasional. Energi adalah fondasi untuk menopang pertumbuhan tinggi, dan tanpa peningkatan produktivitas yang signifikan Indonesia berisiko tua sebelum kaya,” kata Farah.
Sementara itu, Direktur INDEF GTI, Imaduddin Abdullah, menjelaskan bahwa keberhasilan target PLTS 100 GW sangat bergantung pada kepastian permintaan listrik serta kesiapan sistem distribusi menuju kawasan industri.
Baca Juga: Mengenal Sosok Eisha Maghfiruha Rachbini, Direktur Program INDEF
“Pendekatan REZs menjadi penting karena mengintegrasikan lokasi sumber energi, jaringan, kebutuhan industri, dan investasi sejak awal, sehingga transisi energi tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Imaduddin.
Ia menambahkan, tantangan utama dalam pengembangan PLTS bukan hanya pada pembangunan pembangkit, tetapi juga memastikan energi bersih dapat tersalurkan dan terserap secara optimal oleh sektor industri sebagai pusat permintaan.
Direktur Systemiq, Batari Saraswati, menilai pendekatan REZ mampu menjembatani kesenjangan antara pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan industri yang selama ini berjalan terpisah.
Baca Juga: Mengenal Sosok Bustanul Arifin, Ekonom Senior INDEF
“Pendekatan REZs pada kawasan KEK prioritas diperkirakan dapat menciptakan permintaan listrik sebesar 24–30 TWh, setara dengan 8–13 GW kapasitas surya, serta memobilisasi investasi hingga USD 13–18 miliar,” ujar Batari.
Menurutnya, selama ini perencanaan pembangkit, jaringan, dan kebutuhan industri masih berjalan sendiri-sendiri. Melalui REZ, seluruh komponen tersebut dapat dirancang secara terintegrasi sejak awal, mulai dari potensi energi, kesiapan jaringan, lokasi industri, hingga kepastian permintaan dan investasi.
Dari sisi kebijakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai target PLTS 100 GW membutuhkan integrasi kuat antara sisi pasokan dan permintaan. Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyebut regulasi dan minat industri terhadap PLTS sebenarnya sudah cukup tinggi, namun belum terhubung secara efektif.
“Regulasi sudah cukup banyak dan permintaan PLTS dari industri pun tinggi, tapi keduanya belum terhubung. REZs berpotensi menjadi instrumen yang mempercepat integrasi ini melalui kolaborasi lintas kementerian. Dengan itu target 100 GW bukan tidak mungkin untuk kita wujudkan,” kata Feby.
Dari sisi operator, PLN menyoroti pentingnya kesiapan sistem ketenagalistrikan, khususnya jaringan dan lokasi interkoneksi, agar kawasan industri dapat berfungsi sebagai anchor demand.
Vice President Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Arif Sugiyanto, menyebut tantangan utama saat ini terletak pada perencanaan, terutama ketidaksesuaian lokasi proyek serta persoalan pembebasan lahan.
“Komitmen PLN terhadap energi terbarukan sudah jelas, tapi tantangan terbesarnya ada di perencanaan seperti mismatch lokasi dan pembebasan lahan. Dalam konteks ini, REZs adalah solusi yang konkret,” ujar Arif.
Ia menambahkan, langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah adalah menyiapkan dan mengalokasikan lahan secara terintegrasi, sehingga pengembang dapat langsung fokus pada pembangunan proyek dan meminimalkan risiko awal investasi.
Dari sisi pembiayaan, Badan Pengelola Investasi Danantara menilai kepastian permintaan menjadi faktor kunci agar proyek REZ layak didanai. Lucky Lukman Nurrahmat menegaskan bahwa struktur proyek yang jelas menjadi prasyarat utama masuknya modal.
“Ada lima hal yang harus terpenuhi agar REZs bisa investable, yakni offtaker yang creditworthy, alokasi risiko yang tepat, infrastruktur dan akses kawasan yang memadai, kepastian regulasi jangka panjang, dan strategi TKDN yang realistis. Tanpa kelima ini, modal tidak akan bisa masuk, sebagus apapun konsepnya,” kata Lucky.
Sementara itu, Climateworks Centre menyoroti pentingnya REZ sebagai fondasi awal dalam membangun ekosistem industri rendah karbon di Indonesia. Indonesia Country Lead Climateworks Centre, Jannata Giwangkara, menilai pendekatan berbasis klaster industri lebih efektif dibandingkan pengembangan yang dilakukan secara parsial.
“Pendekatan di Australia menunjukkan bahwa pengembangan energi bersih berbasis klaster kawasan industri jauh lebih efektif daripada pendekatan firm-by-firm. Namun di Indonesia, model klasterisasi ini belum terbangun dan masih menghadapi bottleneck kelembagaan, sehingga REZs menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi dan pipeline demand yang lebih kredibel,” jelasnya.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa pencapaian target PLTS 100 GW dalam tiga tahun tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kapasitas pembangkit. Diperlukan integrasi menyeluruh antara pasokan energi, permintaan industri, kesiapan sistem ketenagalistrikan, serta kepastian investasi agar transisi energi benar-benar mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
