Rencana Proyek MRT Jakarta–Tangsel Dimatangkan, Pendanaan Jadi Kunci

Pendanaan Jadi Tantangan Utama

Di balik optimisme pembangunan MRT Jakarta-Tangsel ini, nyatanya ada satu tantangan besar masih mengganjal, yaitu pendanaan.

Benyamin menyebut, ada beberapa skema pembiayaan yang sedang dikaji. Mulai dari pinjaman antar pemerintah (GtoG) seperti proyek MRT Jakarta sebelumnya, hingga skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan bahkan investasi swasta murni.

“Semua opsi sedang dipertimbangkan agar proyek ini bisa jalan, karena biayanya memang besar,” ungkap Benyamin, dikutip dari Kompas.id.

Tak tanggung-tanggung, biaya pembangunan jalur bawah tanah MRT kini mencapai sekitar Rp2,3 triliun per kilometer, jauh meningkat dibandingkan angka awal pada 2013 yang hanya Rp1,1 triliun.

Sebagai perbandingan, pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI ke Kota saja menelan biaya sekitar Rp25,3 triliun, sebagian besar dibiayai lewat kerja sama dengan Jepang.

Sayangnya, kondisi anggaran daerah belum cukup kuat untuk membiayai proyek sebesar ini. APBD Provinsi Banten 2025 disahkan sebesar Rp11,5 triliun, dan APBD Tangsel hanya sekitar Rp4,5 triliun.

Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat dan investor swasta dinilai krusial agar proyek MRT ke Tangsel bisa benar-benar terwujud.

“Sudah dibahas sejak 2019, tapi karena kendala biaya, proyek ini belum bisa jalan. Sekarang kita berusaha agar pendanaannya bisa dipastikan,” tutur Benyamin.

Terpisah, beberapa waktu Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kelanjutan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.

Menurutnya, kehadiran MRT hingga Tangsel akan memperkuat interkoneksi Jakarta dengan kota-kota satelit pendukungnya.

“Kami mendukung rencana ini karena akan meningkatkan konektivitas Jakarta dengan kawasan sekitar seperti Tangerang Selatan,” kata Tuhiyat, sebagaimana dikutip dari Bisnis.

Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa tantangan utama terletak pada pendanaan proyek. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal seperti DKI Jakarta untuk membiayai infrastruktur sebesar MRT.

“Permasalahan utamanya adalah kemampuan pendanaan dari daerah yang tidak sekuat DKI Jakarta,” ujarnya.

Tuhiyat menyebut, pihak MRT Jakarta pernah mendiskusikan rencana ini dengan Wali Kota Tangsel kala itu, Airin Rachmi Diany, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Sayangnya, hingga saat ini, rencana tersebut masih tertahan di tahap penjajakan pendanaan.