Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital Indonesia tumbuh solid hingga kuartal ketiga tahun 2026. Data BI menunjukkan, volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi atau tumbuh 39,24% (yoy) pada triwulan III 2026.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa perluasan akseptasi pembayaran digital turut menjadi motor pertumbuhan volume transaksi pembayaran digital di Tanah Air. Tak hanya itu, kelancaran sistem hingga kestabilan infrastruktur berperan penting dalam mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.
"Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III 2026 tetap tumbuh didukung oleh terjaganya kelancaran sistem pembayaran serta infrastruktur yang stabil," ungkap Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Destry menambahkan, volume transaksi melalui internet payments dan mobile payments masing-masing tumbuh 14,26% (yoy) dan 45,55% (yoy). Kontribusi transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga signifikan yang menunjukkan bahwa sistem pembayaran QRIS ini makin menjadi andalan bagi masyarakat.
Baca Juga: Sikap BI atas Ancaman MSCI Downgrade Pasar Modal RI: Fokus Tarik Modal Asing Kembali ke Indonesia!
"Transaksi QRIS terus tumbuh tinggi mencapai 75,80% (yoy) didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant masing-masing menjadi sebesar 70,6 juta dan 49,4 juta," imbuh Destry.
Dari sisi infrastruktur, lanjutnya, volume transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 1.631 juta transaksi atau tumbuh 31,78% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp4.049 triliun atau tumbuh 33,91% (yoy). Sementara itu, nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp53.817 triliun atau sedikit terkontraksi 4,62% (yoy), dengan volume sebanyak 2,79 juta transaksi atau naik sebesar 1,31% (yoy).
Kemudian, dari sisi pengelolaan uang rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,77% (yoy) menjadi Rp1.341 triliun.
"Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T)," tutupnya.
