Dengan kata lain, Indonesia memiliki sejumlah pengecualian yang besar terhadap penerapan PPN dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya.
Menurut Thomas, kebijakan PPN penting diberlakukan karena bagaimanapun negara butuh penerimaan, yang di mana pada nantinya, akan kembali lagi kepada masyarakat. Mulai dari bentuk bantuan sosial, infrastruktur, atau bahkan pendidikan.
Thomas menegaskan, kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu tetap berjalan. Di mana artinya, tidak ada kenaikan yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
Baca Juga: Kebutuhan Pokok Tak Terimbas PPN 12 Persen, Cak Imin: Ini Bentuk Keberpihakan Prresiden Prabowo
Meski begitu, dampak dari kebijakan tersebut adalah sekitar Rp75 triliun tidak akan masuk ke penerimaan negara.
“Apa yang dikatakan Pak Presiden sama Bu Menkeu pada tanggal 31, itu tetap jalan. Artinya nggak usah takut bahwa tidak akan mengurangi spending power. Presiden mendengarkan, tidak naik. Dampaknya apa? Dampaknya Rp75 triliun tidak masuk ke penerimaan,” imbuhnya.
