Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika program penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan harus diteruskan. Hal ini dikatakan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Kepala Negara meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pendistribusian bantuan sosial dapat tepat sasaran. Berbagai bantuan sosial tersebut antara lain bansos pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), sampai dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Komentar Istana Soal Spanduk Capres saat Kunker Presiden Jokowi
Presiden mengatakan bansos penting untuk disalurkan karena ada beberapa hal penting yang harus diantisipasi seperti dinamika geopolitik dan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, ancaman perubahan iklim, hingga kondisi politik dan sosial menjelang Pemilu 2024.
"Kita juga harus menyiapkan rencana dalam rangka menyongsong Ramadhan dan Idul Fitri pada Maret dan April 2024," ujarnya.
Sebelumnya, muncul polemik terkait penyaluran bansos jelang Pemilu 2024 setelah Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, melakukan orasi di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023 lalu. Saat itu ia mengangkat topik program bantuan sosial (bansos) dalam kampanye politik di Kendal tersebut.
"Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?" kata Zulhas.
Terkait orasi Zulhas, beberapa pihak meminta untuk dilakukan penundaan atas penyaluran bansos. Argumen yang disampaikan ialah penyaluran bansos menjelang pemilu rawan dipolitisasi dan berisiko menjadi komoditas politik yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta KPU Perbaiki Format Debat Pilpres
Adapun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa selama ini penyaluran bansos dilakukan demi kepentingan masyarakat. Ia mengingatkan program bansos memberi manfaat dan bantuan bagi keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," katanya.
Ia menegaskan jika bantuan tersebut adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta telah disetujui oleh DPR dan pemerintah.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.
