Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara merespons wacana pemotongan gaji DPR yang akan dilakukan pemerintah. Dia tak keberatan dengan rencana itu, namun ia meminta pemerintah juga mesti melakukan efisiensi lewat pemangkasan sejumlah program kerja yang dinilai memakan anggaran jumbo.
Adapun wacana pemangkasan gaji DPR itu digulirkan pemerintah untuk merespons situasi geopolitik yang kian tak jelas imbas perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Baca Juga: Prabowo: Pemulihan Bencana di Aceh Hampir 100 Persen
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan," ujar Rifqi saat dihubungi Rabu (25/3/2026).
Wacana pemotongan gaji yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto kata Rifqi menjadi sinyal bahaya, baginya itu adalah tanda-tanda sekaligus instruksi untuk bersiap menghadapi guncangan krisis ekonomi imbas gejolak geopolitik.
Karenanya politikus NasDem itu meminta pemerintah untuk mengelola anggaran-anggaran yang dipotong itu dengan baik supaya kelak bisa bermanfaat untuk rakyat.
"Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Dan karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif," katanya.
Rifqi melajutkan, pemotongan gaji DPR bukan sesuatu yang sulit dilakukan, selama pemerintah serius dan memanfaatkan hal ini untuk kepentingan rakyat, maka pemotongan gaji anggota dewan sudah bisa dilakukan hanya lewat Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri Keuangan saja, dengan demikian, maka tak perlu lagi ada perubahan Undang-undang.
"Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, dengan transparan, dengan accountable, dan yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat," katanya.
Dalam sidang kabinet, Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Prabowo menyinggung pengurangan gaji bagi anggota kabinet dan parlemen di tengah ketidakpastian global.
Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan penghematan penggunaan BBM. Hal itu, katanya, juga telah dilakukan Pakistan saat ini, termasuk pemberlakuan bekerja dari rumah.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR," ujarnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mulai mengkaji lebih dalam ihwal wacana pemotongan gaji menteri atau anggota kabinet dan DPR.
Di satu sisi, Pras menyebut dari sisi cadangan BBM nasional Indonesia cenderung aman. Namun, ia mengatakan seluruh pihak harus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk melakukan penghematan.
Baca Juga: Antisipasi Dampak Perang Iran-AS dan Israel, Prabowo Irit Pemakaian Energi di Sejumlah Sektor
"Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," kata dia di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
