Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani ikut merespons hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menginginkan program makan bergizi gratis (MBG) dihentikan.
Menurutnya, temuan tersebut dapat dijadikan bahan referensi oleh DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama memastikan anggaran MBG tidak mengurangi alokasi dana pendidikan.
Baca Juga: Rocky Gerung Dukung Habis-habisan MBG dan Kopdes Merah Putih: yang Menolak Berarti Pro Kapitalisme!
"Terkait hasil survei tersebut, tentu kita menghormati dan menjadikan referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan selain perlu juga kita cermati metodologi dan temuannya secara objektif," katanya seperti dikutip, Senin (19/10/2026).
Baca Juga: MBG Digelar Prasmanan di Sekolah, Siswa Bisa Ambil Sendiri hingga Nambah Porsi: Mengurangi Keracunan
"Yang paling penting, setiap kebijakan harus didasarkan pada evaluasi yang terukur, transparansi anggaran, serta dampak nyata bagi masyarakat," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi anggaran pendidikan agar tidak dipotong untuk program MBG.
"Pada prinsipnya, pemenuhan gizi anak dan penguatan kualitas pendidikan merupakan dua agenda penting yang harus berjalan beriringan," tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), guna memastikan program pemenuhan gizi dan kebijakan pendidikan berjalan beriringan.
"Yang perlu diperkuat adalah koordinasi lintas kementerian, pengawasan penggunaan anggaran, dan evaluasi berkala agar pelaksanaan MBG berjalan efektif tanpa mengorbankan kebutuhan mendasar sektor pendidikan. Prinsipnya, pemenuhan gizi dan peningkatan mutu pendidikan harus saling mendukung," tukasnya.
Sebelumnya, hasil survei Celios mengenai rapor kinerja 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, terdapat 87% pakar merekomendasikan agar program MBG dihentikan total.
Sementara itu, 13% lainnya menyarankan agar program tersebut tetap berjalan.
