Loyalis Presiden ke-RI Joko Widodo (Jokowi), Dede Budhyarto menantang Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung untuk membantah hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang dirilis baru-baru ini.
Dalam survei teranyar itu CELIOS menyebut mayoritas masyarakat Indonesia dibuat stres oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai ngawur dan serampangan.
“Coba hasil survei ini dibantah/diluruskan dengan data dan fakta oleh Kepala Bakom @syahganda atau anggota Wantimpres Rocky Gerung,” kata Dede di akun X pribadinya dilansir Olenka.id Selasa (14/10/2026).
Sebagaimana diketahui bersama, Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung memang sedang membetot perhatian publik setelah keduanya secara mengejutkan menerima tawaran sebagai pegawai istana.
Padahal sebelum menjadi bagian dari kekuasaan keduanya kerap memberi pandangan kritis mengenai kinerja pemerintah, tak jarang mereka juga melontarkan kritik-kritik pedas ketika menyikapi berbagai kebijakan pemerintah.
Ketika masuk di dalam lingkaran istana Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung dinilai kerap mengomentari hal-hal yang tak substansial, misalnya soal saran Syahganda Nainggolan yang meminta Prabowo menggaet Anies Baswedan sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih
Atau pernyataan kontroversial Rocky Gerung yang meminta Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden untuk menghindari amuk massa lantaran yang bersangkutan ketahuan tak punya ijazah SMA.
Ketimbang sibuk dengan hal-hal tak penting juga bukan menjadi tupoksi mereka, Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung diminta segera membantah hasil survei tersebut dengan data-data akurat.
Baca Juga: Pak Prabowo Kunci Pemakzulan Gibran!
“Ketimbang mengomentari hal-hal yang tidak substansial (mending bantah survei CELIOS) itu ,” pintah Dede.
Dalam survei yang dirilis CELIOS dan Kabinet Bayangan, disebutkan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
Temuan tersebut menggambarkan tekanan yang dirasakan responden dalam merespons kebijakan pemerintah. Namun, hasil survei itu perlu dipahami sesuai dengan metode penelitian, karakteristik responden, dan cakupan pengambilan sampelnya.
Survei tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, di antaranya harga bahan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, dan penegakan hukum.
Baca Juga: Demi Moral dan Etika, Jokowi dan Iriana Harus Minta Gibran Angkat Kaki dari Istana
Ketiga persoalan itu berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok memengaruhi kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan ketersediaan lapangan kerja menentukan peluang masyarakat memperoleh penghasilan.
Sementara itu, penegakan hukum berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
