Pemerintah telah resmi mencanangkan Program Koperasi Merah Putih (KMP) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program nasional ini bertujuan mempercepat transformasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih adaptif, modern, dan berdaya saing global, sekaligus meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada pembukaan Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025, menyampaikan bahwa keberhasilan KDKMP hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat. LAN meyakini bahwa kolaborasi menjadi kunci dari terciptanya koperasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Maka dari itu, dalam PEN 2025 yang bertema "Penguatan Koperasi Merah Putih dalam Rangka Pemerataan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045", LAN menggandeng perwakilan dari 16 kementerian/lembaga yang tergabung pada Satuan Tugas Koperasi Merah Putih.

Baca Juga: Pinhome: Hunian Koperasi & Gaya Hidup Aktif Dorong Pertumbuhan Industri Properti di Semester 1 2025

Baca Juga: Koperasi Merah Putih Bakal Menjadi Lokomotif Perekonomian Desa

Baca Juga: Bawa Semangat Koperasi, Fazza Resmi Diluncurkan

“Ini kata kunci penting bahwa cara kerja yang sifatnya kolaboratif, bukan orientasi sektor karena dengan Inpres 9/2025, dengan melibatkan banyak instansi ini tercipta sebuah tim yang kuat: kementerian/lembaga dan juga dengan stakeholder (pemangku kepentingan) non- pemerintah yang ada di setiap daerah,” tambahnya.

Muhammad Taufiq juga menyampaikan, LAN akan mengambil peran penting dalam penguatan pada proses tata Kelola program Koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini. LAN akan berkonsentrasi pada proses tata kelola sumber daya aparatur pengelola KDKMP agar mampu mendukung serta memfasilitasi peran KDKMP sebagai entitas bisnis modern yang dapat memperkuat ekonomi lokal.

“LAN akan membangun sebuah dashboard untuk memantau bagaimana cara kerja kolaboratif setiap kementerian/lembaga daerah (KLD) bersama stakeholders swasta. Selain itu, akan ada inisiasi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi KMP dan membuka akses ekonomi digital yang lebih luas,” jelasnya.