Pemerintah telah resmi mencanangkan Program Koperasi Merah Putih (KMP) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program nasional ini bertujuan mempercepat transformasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih adaptif, modern, dan berdaya saing global, sekaligus meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada pembukaan Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025, menyampaikan bahwa keberhasilan KDKMP hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat. LAN meyakini bahwa kolaborasi menjadi kunci dari terciptanya koperasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Maka dari itu, dalam PEN 2025 yang bertema "Penguatan Koperasi Merah Putih dalam Rangka Pemerataan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045", LAN menggandeng perwakilan dari 16 kementerian/lembaga yang tergabung pada Satuan Tugas Koperasi Merah Putih.
Baca Juga: Pinhome: Hunian Koperasi & Gaya Hidup Aktif Dorong Pertumbuhan Industri Properti di Semester 1 2025
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Bakal Menjadi Lokomotif Perekonomian Desa
Baca Juga: Bawa Semangat Koperasi, Fazza Resmi Diluncurkan
“Ini kata kunci penting bahwa cara kerja yang sifatnya kolaboratif, bukan orientasi sektor karena dengan Inpres 9/2025, dengan melibatkan banyak instansi ini tercipta sebuah tim yang kuat: kementerian/lembaga dan juga dengan stakeholder (pemangku kepentingan) non- pemerintah yang ada di setiap daerah,” tambahnya.
Muhammad Taufiq juga menyampaikan, LAN akan mengambil peran penting dalam penguatan pada proses tata Kelola program Koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini. LAN akan berkonsentrasi pada proses tata kelola sumber daya aparatur pengelola KDKMP agar mampu mendukung serta memfasilitasi peran KDKMP sebagai entitas bisnis modern yang dapat memperkuat ekonomi lokal.
“LAN akan membangun sebuah dashboard untuk memantau bagaimana cara kerja kolaboratif setiap kementerian/lembaga daerah (KLD) bersama stakeholders swasta. Selain itu, akan ada inisiasi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi KMP dan membuka akses ekonomi digital yang lebih luas,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta, Kementerian Koperasi dan UMKM, Destry Anna Sari menyampaikan apresiasinya kepada LAN yang telah menginisiasi kegiatan PEN bertemakan penguatan Koperasi Merah Putih, sebagai upaya mengakselerasi peran masing-masing instansi pemerintah untuk bekerja kolaboratif dan simultan dalam memperkuat KDKMP.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengapresiasi upaya yang dilakukan LAN. Ia mengamini bahwa kolaborasi merupakan kunci dari koperasi yang berkelanjutan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya menginginkan Koperasi Desa/Merah Putih dikerjakan secara bersama- sama, mulai dari kementerian/lembaga hingga kepala daerah.
“Jadi tidak saja sekarang indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja masing-masing tercapai, iya; tetapi tadi, impact-nya itu akan lebih besar, pemerataan ekonomi itu lebih cepat untuk tercapai kalau kementerian/lembaga ini bekerjanya simultan,” tuturnya.
Selain itu juga, dalam waktu dekat LAN akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan piloting kolaborasi penguatan KDKMP yang direncanakan pada Oktober tahun ini dengan menekankan cara kerja yang kolaboratif membangun sebuah ekosistem yang dimulai dari daerah di Jawa Timur untuk dijadikan model.
Sebagai informasi, Program KDKMP menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan hingga tahun 2030 yang mampu menjadi aggregator, akselerator, dan konsolidator UMKM berbasis nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah optimis langkah ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Guna menciptakan tata kelola yang kuat dan bersinergi, dalam PEN kali ini banyak didapatkan masukan dari sektor pelaku usaha yang diwakili Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan KADIN Sharmila Yahya yang menggarisbawahi KDKMP bisa menjadi tulang punggung perekonomian jika diberikan porsi sebagai “penyalur” bahan baku retail kepada usaha kecil menengah di masyarakat. Sumber daya anggaran yang diberikan kepada KDKMP sebaiknya digunakan untuk membekali KDKMP dengan modal produksi bukan membiayai operasional.
“Sangat penting untuk membekali SDM Koperasi dengan pengetahuan yang memadai, melalui pelatihan yang diberikan secara sinergi dengan materi yang komprehensif terkait semua aspek, bukan materi yang berjalan sendiri-sendiri” ujarnya. Selain itu Sharmila juga menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi usaha sesuai dengan potensi masing-masing Desa/Kelurahan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Rajawali Nusindo-ID Food Wahyu Sakti Priyonggo juga menyampaikan kolaborasi apik antara pemerintah, pelaku usaha dan BUMN produsen barang retail menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui KDKMP. Menurutnya keberhasilan KDMP bukan hanya tanggung jawap pemerintah, namun seluruh elemen termasuk sektor usaha.
PEN merupakan program yang dilaksanakan secara periodik oleh LAN. Kesempatan ini tidak hanya sebagai pembelajaran kolektif strategis, namun juga dijadikan sebagai forum kolaborasi antara pengambil kebijakan. Dalam forum ini berhasil disepakati rencana aksi untuk perbaikan tata kelola KDMP yang mencakup tiga aspek yakni Kelembagaan dan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM serta model bisnis dan skema dengan mitra usaha. Acara ini ditutup dengan penandatanganan komitmen 18 instansi yang tergabung dalam satuan tugas KDKMP.
