Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirait membeberkan sejumlah perbedaan pengambilan keputusan saat dirinya masih menjadi pengusaha dan ketika dirinya menjadi pejabat publik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia mengaku, ketika dirinya menjadi menteri di Kabinet Merah Putih dirinya selalu memikirkan secara matang setiap kebijakan yang bakal diambil.
Eks politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, di setiap kebijakan yang ia ambil, ada tiga poin yang ia pikirkan matang-matang sebelum benar-benar mengeksekusi suatu kebijakan
Baca Juga: Kadin Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah
“Harus baik buat negara, manfaat buat negara apa, manfaat bagi rakyat apa, manfaat bagi dunia usaha apa. Jadi selalu dalam pikiran saya itu,” kata Ara sapaan Maruarar dilansir Olenka.id Rabu (12/2/2024).
Politikus Partai Gerindra itu menyebut dirinya memang sudah terbiasa dengan cara pengambilan keputusan tersebut sejak saat dirinya masih aktif menjadi pengusaha.
Hanya saja, setelah dirinya masuk ke dalam lingkaran pemerintahan cara pengambilan keputusan memang sedikit berubah sebab cakupan manfaat dari kebijakan itu jauh lebih luas.
“Kalau dulu sebagai pengusaha, saya memikirkan apa yang baik bagi perusahaan saya. Saya sekarang nggak bisa begitu, sebagai pemerintah. Saya harus berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara,” ujarnya
“Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo, menjadi Menteri yang harus membuatkan kebijakan yang pro rakyat. Harus kita pikirkan apa sih manfaatnya bagi negara, bagi rakyat, dan bagi dunia usaha,” tambahnya.
Ara melanjutkan, menjadi bagian dari pemerintah semua kebijakan yang dibuat harus berkeadilan yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk kebijakan yang bermanfaat bagi kubu yang tak mendukung pemerintah.
Baca Juga: Prabowo Pangkas Belanja Kementerian/Lembaga Rp300 T, Golkar: Ini Terobosan Positif
“Kita berpikirnya harus utuh, komprehensif. Pemerintah itu harus adil ya. Bukan hanya untuk mendukung Pak Prabowo, mendukung Pak Anies, Pak Ganjar pun harus kita urus. Nah itu baru pemerintah,” tuntasnya.
