Banjir Bandang disertai longsor yang menerjang Provinsi Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan tidak hanya menyapu rata permukiman penduduk dan merenggut ribuan jiwa, tragedi di Akhir November 2025 itu turut melenyapkan desa-desa.
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh mencatat, sejuh ini sebanyak 22 desa, dusun atau gempong hilang karena bencana dahsyat itu. Desa-desa yang hilang itu tersebar di 7 Kabupaten Kota. Penduduk desa kini masih mengungsi.
Baca Juga: Pemerintah Buka Donasi dari Dispora untuk Bencana Sumatra, tapi Ada Syaratnya
"Dari data kami, desa dan dusun yang terdampak tersebar di tujuh kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Pidie Jaya," kata Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, Rabu (7/12/2026) pagi.
Murthalamuddin merinci, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat lima desa yang hilang yakni Lubuk Sidup, Sekumur, Tanjung Geulumpang, Sulum dan Baling Karang yang berada di Kecamatan Sekerak.
Sementara itu di Kabupaten Aceh Utara terdapat di Kecamatan Sawang dan Langkahan satu dusun di Desa Guci, Riseh Teungoh, Riseh Baroh dan satu dusun di Desa Rayeuk Pungkie juga hilang.
Kabupaten Nagan Raya terdapat Kecamatan Kuta Teungoh dan Babah Suak, di mana Desa Beutong Ateuh Banggalang mengalami kerusakan parah hingga sebagian besar permukiman tidak lagi tersisa.
Kabupaten Aceh Tengah yakni di Kecamatan Ketol dan Bintang, Desa Bintang Pupara dan Kalasegi dilaporkan hanya menyisakan beberapa rumah dengan kondisi rusak berat. Penduduknya saat ini masih mengungsi.
Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terdampak cukup banyak. di Kecamatan Pantan Cuaca, desa yang hilang yaitu Desa Tetinggi, Seneren dan Remukut. Lalu Desa Kuning Kurnia, Agusen, Pasir, Uyem Beriring dan Pungke.
Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Ketambe, di mana satu dusun dinyatakan hilang. Sementara di Pidie Jaya, Kecamatan Meureudu, satu dusun di Desa Blang Awe juga mengalami kondisi yang sama.
Murtala mengatakan akibat bencana ini pemerintahan desa di wilayah terdampak tidak dapat menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal karena seluruh perangkat desa ikut mengungsi bersama masyarakat.
"Pemerintah terus melakukan pendataan lanjutan serta menyiapkan langkah penanganan, termasuk relokasi warga dan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal," katanya.
Sementara itu, Pemerintah RI membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana banjir Sumatra. Satgas itu diketuai Mendagri Tito Karnavian dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Ricard Tampubolon sebagai wakilnya.
"Ya pemulihan setelah tanggap darurat, memulai pemulihan untuk infrastruktur, pendidikan, pemerintahan yang belum jalan, kemudian soal perumahan, kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan, pelayanan publik," kata Tito di kawasan kediaman pribadi Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2046) malam.
Selain itu, Prabowo juga menunjuk Menko PMK Pratikno sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut prioritas utama dari satgas ini ialah pembangunan hunian sementara bagi pengungsi. Ia juga menyebut satgas ini tak memiliki tenggat waktu kerja. Namun ditargetkan untuk rampung secepatnya.
