Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal memiskinkan mafia tanah yang selama ini cukup meresahkan masyarakat.
Gagasan memiskinkan mafia tanah itu disampaikan politikus Partai Golkar itu dalam rapat Rapat Kerja perdana bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2024).
Baca Juga: Gantikan Prabowo, Gibran Akan Pimpin Pemerintahan Sementara
"Kami akan menggagas adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron ditulis Kamis (31/10/2024).
Menurut Nusron langkah memiskinkan mafia tanah merupakan cara paling efektif untuk memberi efek jerah, sebab selama ini banyak mafia tanah kembali berulah setelah berurusan dengan hukum.
Nusron melanjutkan, mafia tanah adalah kejahatan luar biasa yang tak bisa ditolerir. Dirinya tak puas jika mereka hanya disanksi hukuman pidana dan dipenjara, namun setelah bebas mereka tetap hidup bergelimang harta yang bersumber dari aksi kejahatan pertanahan.
"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor, tindak pidana korupsi," ucapnya.
Baca Juga: PDIP Minta Prabowo Fokus Berantas Kemiskinan yang Hanya Turun 1,93 Persen di Era Jokowi
Nusron mengatakan, upaya memiskinkan mafia tanah bukan sesuatu yang sukar dilakukan, mereka kata dia disanksi pidana yang dibarengi dengan delik pencucian uang, dengan begitu negara bisa merampas seluruh harta kekayaan mereka yang bersumber aksi kejahatan.
"Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera," tuturnya.
Untuk mematangkan rencana ini, lanjut Nusron pihaknya segera melaksanakan rapat koordinasi (rakor) khusus dengan Kejaksaan Agung, Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Ini yang perlu kami dorong dalam rakor itu, kami sedang simulasi. Supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia," katanya.
Hal tersebut, kata dia, demi memberikan kepastian hukum bagi rakyat di Tanah Air sebab para mafia tanah mempermainkan dan menyerobot hak orang-orang kecil yang memang berhak.
Baca Juga: Ramai-ramai Merespon Arahan Prabowo Soal Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Menteri
"Supaya kami semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang zalim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak," tuntasnya,
