Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah eskalasi konflik yang terus berlangsung. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dalam pernyataan resminya yang diterima oleh Olenka pada Kamis (10/04/2025).
Menurut Menlu Sugiono, Presiden RI menekankan pentingnya solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Bentuk dukungan tersebut terus diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan, pembangunan infrastruktur, serta program peningkatan kapasitas bagi warga Palestina.
Baca Juga: Dari Hati ke Hati, Dato Sri Tahir Ungkap Alasan Membantu Palestina
“Indonesia konsisten mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara, dan mendesak penghentian segala bentuk kekerasan,” tegas Sugiono.
Tak hanya itu, Indonesia juga siap memainkan peran lebih besar apabila diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah kemungkinan menerima korban perang—terutama warga sipil—untuk menjalani pengobatan dan perawatan di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak yatim piatu yang mengalami trauma akibat konflik.
Baca Juga: Rencana Prabowo Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Disambut Baik PKS
Sejumlah negara seperti Mesir, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah lebih dulu menampung korban Perang Gaza. Indonesia sendiri telah mengirim Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan.
Meski demikian, Menlu Sugiono menegaskan bahwa keberadaan warga Palestina di Indonesia akan bersifat sementara dan bukan dalam rangka relokasi permanen.
“Indonesia menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah airnya. Setiap tindakan yang mengubah demografi Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” ujarnya tegas.
Baca Juga: Dato Sri Tahir Gelontorkan US$10 Juta bagi Warga Palestina, Siap Bangun Rumah di Gaza
Saat ini, Indonesia tengah melakukan konsultasi intensif dengan berbagai negara, termasuk Pemerintah Palestina, untuk memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat Palestina dan mendapat dukungan dari negara-negara di kawasan.
Kementerian Luar Negeri juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti arahan Presiden, termasuk menyiapkan seluruh aspek teknis pelaksanaan, baik terkait keberangkatan maupun kepulangan warga Palestina.
“Waktu pelaksanaan rencana ini akan ditentukan setelah seluruh konsultasi dan persiapan teknis diselesaikan,” tutup Sugiono.
