Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika utang milik Indonesia masih relatif terjaga di tengah ketidak pastian global dan geopolitik dunia. 

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, utang di negara-negara maju melonjak dari 70 persen menjadi 112 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, untuk negara berkembang, kenaikan utang pascapandemi dari 47 persen PDB, sekarang mencapai 71 persen. "Jadi kalau dilihat dari perspektif ini, Indonesia masih relatif terjaga,” katanya.

Menuruntya, lonjakan utang diberbagai negara disebabkan oleh ruang fiskal dan ruang moneter yang menjadi sangat menyempit akibat kondisi seluruh dunia yang belum sepenuhnya pulih paskapandemi, dan terjadinya perang serta tensi geopolitik.

Ia mengatakan secara global kondisi 2024 belum menunjukkan adanya perbaikan atau optimisme dikarenakan situasi global masih sama dan bahkan cenderung meruncing karena tensi geopolitik dan peperangan di sejumlah negara.

“Konflik dari negara Amerika Serikat terhadap Tiongkok, kemudian terjadinya fragmentasi dan proteksionisme yang dijadikan sebagai proxy dari kompetisi ini menyebabkan ekonomi dunia juga melemah,” ujarnya.

Selain itu, disrupsi akibat terjadinya perang mengakibatkan terjadinya inflasi meningkat tinggi dan diikuti dengan suku bunga global yang melonjak tinggi, meskipun mulai September 2024 diharapkan akan terjadi penurunan suku bunga terutama di Amerika Serikat. Perang juga bisa menyebabkan disrupsi suplai sehingga harga komoditas melonjak tinggi.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melemah. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2024 hanya sebesar 3,2 persen lebih rendah dari tahun lalu, dan pada 2025 akan tumbuh 3,3 persen sama seperti tahun 2023.

Sementara diketahui, hingga Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68 persen atau masih jauh dari batas aman yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Ant)