Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan bahwa Indonesia dikenakan tarif resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen. Dengan begitu, maka mulai 1 Agustus 2025, Pemerintahan AS akan memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia.
Pemerintah sebelumnya telah berupaya untuk menegosiasikan hal ini dengan Pemerintah AS, namun pada kenyataannya tarif resiprokal itu tetap diberlakukan, itu artinya semua upaya negosiasi itu gagal.
Baca Juga: Kejar Target Swasembada Gula, Wapres Gibran Dorong Anak Muda Menjadi Pemimpin Revolusi Pertanian
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mengatakan kegagalan negosiasi itu adalah alarm yang mesti ditindaklanjuti secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto hal ini mencerminkan lemahnya arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia.
Selain itu, kegagalan ini juga dinilai sebagai bentuk absennya koordinasi strategis lintas kementerian yang berdampak langsung terhadap kepercayaan pasar dan posisi tawar negara.
“Jika Indonesia ingin memperkuat posisi globalnya, perombakan kabinet adalah langkah yang tidak bisa ditunda," kata Bhima dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/7/2025).
Adapun tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membawa berbagai tawaran besar ke AS.
Tawaran itu mulai dari LNG, LPG, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing. Namun, pemerintah AS tetap menjatuhkan tarif dengan angka yang cukup signifikan.
"Menteri Airlangga Hartarto jelas gagal dalam merancang strategi ekonomi luar negeri yang efektif," ujar Bhima.
Ia juga mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani meski memiliki pandangan teknokratik yang tajam, tidak lagi cukup didengar dalam pengambilan keputusan strategis.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono dipandang hanya menjalankan fungsi simbolik, bukan diplomatik yang substantif.Bhima menekankan bahwa yang perlu dilakukan bukan sekadar reshuffle, tetapi penyelarasan ulang arah pemerintahan.
Baca Juga: Gibran Minta Program Lapor Mas Wapres Tak Jalan di Tempat
"Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum,” ucap Bhima.
