Bencana alam banjir dan longsor yang menimpa kawasan Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh meninggalkan duka yang mendalam, bencana alam itu merenggut ratusan korban jiwa, ribuan orang lainnya dilarikan ke tenda-tenda pengungsian, harta benda termasuk rumah tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah diterjang banjir dan longsor.
Di tengah badai bencana itu, muncul desas-desus yang beberapa hari belakangan menjadi topik utama dalam diskusi-diskusi liar masyarakat di media sosial, publik mempertanyakan biang kerok dari bencana memilukan itu. Gosipnya bencana itu datang karena ulah manusia sendiri yang melakukan pembalakan liar, penggundulan hutan-hutan secara sistematis dan masif adalah penyebab utama dari tragedi ini.
Baca Juga: Bantuan Posko Medis dan Sembako dari AGP–BAS untuk Korban Banjir di Tapteng dan Tapsel
Isu pembalakan liar itu muncul setelah masyarakat dihebohkan dengan keberadaan ribuan kayu gelondongan yang dihanyutkan banjir. Kayu gelondongan itu kini berserakan di bibir pantai di kawasan Padang dan di beberapa tempat lainnya.
Pemerintah Mau Investigasi
Isu pembalakan liar yang disinyalir menjadi penyebab bencana maut itu kin menyebar luas sampai ke telinga pemerintah, hanya saja sejauh ini pemerintah belum menindaklanjutinya dengan serius.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika ditanya mengenai desas-desus tersebut juga masih enggan berbicara panjang lebar. Alasannya ia belum mengantongi bukti yang mengarah pada dugaan tersebut. Untuk memperjelas isu itu Tito mengatakan pihaknya segera melakukan investigasi dalam waktu dekat ini.
"Saya belum bisa menjawab sesuatu yang saya belum lihat, mendapat data resmi, dan itu saya perlu investigasi," ujar Tito dilansir Selasa (2/12/2025).
Sementara itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berencana mengusut dugaan pembalakan liar tersebut.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, informasi mengenai penggundulan hutan itu bakal diselidiki pihaknya. Namun dia belum memastikan kapan pihaknya mulai bergerak.
“Kami akan mendalami informasi tersebut,” ujar Anang.
Anang menjelaskan pendalaman ini diperlukan untuk mengetahui apakah banjir yang melanda tiga provinsi tersebut murni disebabkan faktor alam atau justru ada keterlibatan manusia melalui praktik pembalakan liar. Satgas PKH akan mencermati setiap perkembangan yang muncul di lapangan.
“Namun, itu masih didalami dahulu. Kita lihat perkembangan berikutnya,” katanya.
Menurut Anang, upaya penegakan hukum sepenuhnya terbuka dilakukan apabila ditemukan indikasi unsur kesengajaan dalam aktivitas pembalakan liar yang memicu banjir.
“Jika nanti ditemukan unsur kesengajaan, penegak hukum pasti akan mengambil tindakan,” tegasnya.
Kemenhut Disorot
Isu pembalakan liar itu turut menyeret Kementerian Kehutanan yang dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto didesak segera turun tangan mengusut kasus ini dan mengevaluasi kiner Kemenhut.
“Pemerintah atau Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kemenhut, mengusut tuntas, dan menindak tegas pelaku, baik perorangan maupun korporasi, jika terbukti melakukan illegal logging,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman.
Ia memahami bahwa pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di wilayah Sumatera bagian utara.Namun, menurutnya, setelah fase darurat dan penyaluran bantuan selesai, persoalan tumpukan kayu itu tidak boleh berlalu begitu saja. Arif menilai temuan tersebut merupakan pintu masuk untuk mengungkap dugaan praktik pembalakan di area sungai.
“Banyaknya kayu gelondongan yang ikut hanyut membuktikan kuatnya dugaan penebangan liar di hulu. Ini harus diinvestigasi,” katanya.
Versi Badan Geologi Kementerian ESDM
Sementara itu Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bencana alam dahsyat itu dipicu oleh kondisi alam. Bencana yang menerjang lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara itu diklaim dipicu oleh tiga faktor utama, dengan curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan. Kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut.
"Peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak," kata Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria.
