Upaya Pemerintah
Pemerintah ikut terlibat dalam upaya menyelamatkan Sritex yang telah dinyatakan pailit. Prabowo Subianto berupaya untuk mengarahkan sejumlah menteri dalam upaya menyelamatkan para pekerja di perusahaan. Salah satu solusi yang diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor, pengawalan terhadap hak-hak pekerja Sritex atas kompensasi usaha, serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengawal hak-hak pekerja Sritex berupa hak atas kompensasi usaha, dan berbagai hak normatif lainnya.
“Termasuk jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat dipenuhi, sehingga diharapkan JHT dan JHP tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pekerja,” ujar Yassierli, dilansir dari kanal Sekretariat Presiden pada Kamis (6/3/2025).
Menteri Sekretasi Negara, Prasetyo Hadi, mengungkap bahwa pemerintah berharap agar seluruh ex-karyawan Sritex dapat kembali bekerja dengan skema baru, tetapi tetap di bidang yang sama yang selama ini digeluti.
“Harapan kami dari pemerintah agar seluruh ex-karyawan Sritex, kurang lebih 4 perusahaan, untuk bisa kembali bekerja dengan skema baru. Namun, kami berharap agar tetap berada di bidang yang selama ini digeluti, yaitu tetap bergerak di bidang tekstil,” ujar Prasetyo Hadi, dilansir dari kanal Sekretariat Presiden pada Kamis (6/3/2025).
Sritex Akan Jadi BUMN?
Merespons kondisi dan upaya penyelamatan Sritex, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa saat ini ada dua calon investor baru yang berminat mendanai Sritex. Bahkan, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengambil alih Sritex.
"Saya menyebutnya semacam BUMN tekstil, bisa saja bentuknya BUMN tekstil, mungkin ya," ungkap Said Iqbal dalam konferensi pers mengenai Sritex belum lama ini.
Selain BUMN, jelas Said Iqbal, ada pula investor asal Thailand yang berniat menjalin kerja sama dengan Sritex. Informasi tersebut ia dapat dari seorang sumber yang memiliki kewenangan tinggi di lingkungan Kepresidenan Prabowo Subianto.
"Saya mendapat informasi itu pada hari Minggu kemarin, dari seseorang yang sangat berwenang tapi bukan menteri. Mungkin ini merupakan interpretasi terhadap Presiden Prabowo supaya tidak terjadi PHK, maka langkahnya adalah mengundang investor baru. Tapi bisa tidak dari negara? Ya bisa," lanjutnya.
Menurut Said Iqbal, jika benar bahwa salah satu BUMN berencana berinvestasi di Sritex, hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Kalau benar BUMN mau jadi investor, itu ranahnya Menteri BUMN. Negara boleh saja menjadi investor lewat BUMN," ujar Said Iqbal.
Informasi serupa juga sempat disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa proses negosiasi dengan investor tengah berlangsung. Meski belum memberikan detail mengenai identitas calon investor, ia memastikan bahwa pembahasan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan tim kurator.
“Belum tahu kalau investornya. Namun, dari tim kurator menyampaikan sudah ada investor yang berminat,” kata Prasetyo Hadi, dilansir dari kanal Sekretariat Presiden pada Kamis (6/3/2025).
