Pemerintah terus berupaya merealisasikan program sekolah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program sekolah rakyat bakal menyasar seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka menghadirkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, saat ini pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar Rp1,25 triliun untuk membangun sekolah rakyat.
Pembangunan sekolah rakyat sendiri tak sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat, pemerintah pusat fokus pada biaya pembangunan gedung sekolah yang diproyeksi menelan anggaran sebesar Rp250 miliar untuk satu gedung, sedangkan masalah lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk ongkos pembebasan lahan.
Baca Juga: Teh 2 Tang, Warisan Tradisi Keluarga yang Dirawat selama 84 Tahun
"Kalau ada yang bertanya alokasi anggaran berapa, setiap sekolah ini kurang lebih Rp250 miliar. Jadi kalau ditotal sekitar Rp1,25 triliun untuk pembangunan sekolah-sekolah rakyat ini," kata AHY dilansir Sabtu (4/7/2026).
Pemerintah kata AHY meyakini Sekolah Rakyat adalah pintu masuk untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan berkualitas menjadi satu-satunya solusi mengurai masalah kemiskinan akut di negara ini.
"Kita ingin melakukan intervensi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas," kata AHY.
AYH melanjutkan Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis dari pemerintah untuk seluruh masyarakat kurang mampu Indonesia. AHY mengatakan pemerintah tidak membebankan ongkos sepeserpun kepada para peserta didik di sekolah rakyat, seluruhnya gratis dari mulai masuk hingga lulus.
"Bahkan di sini seluruhnya gratis, mulai dari diterima hingga lulus. Setelah lulus, mereka memiliki kesempatan memilih melanjutkan pendidikan vokasi, perguruan tinggi, maupun langsung memasuki dunia kerja," ujarnya.
Baca Juga: Apa Alasan Pemerintah Tunjuk Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco?
AHY menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak bangsa memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
"Negara punya kewajiban memberikan kesempatan yang baik kepada semua, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang harus kita lindungi dan bantu secara ekonomi maupun sosial," pungkasnya.
