Karding bilang untuk mencapai target itu, maka seluruh stakeholder di BP2MI mesti lebih kompak lagi, perbaikan layanan di berbagai lini mesti segera dikebut.
“Perlindungannya harus bagus, harus baik sehingga tidak ada kasus yang muncul karena kelalaian atau ketidakmampuan kita dalam bekerja,"ujarnya.
Selain meningkatkan pelayanan, hal lain yang bakal dilakukan BP2MI untuk menekan angka eksploitasi dan meminimalkan kejahatan kemanusian TPPO adalah selektif memilih negara penempatan. BP2MI kata dia tak bakal mengirim PMI ke negara-negara rawan.
“BP2MI akan mendorong sebanyak-banyaknya pengiriman Pekerja Migran Indonesia, tetapi secara manusiawi dan tidak mengirim Pekerja Migran ke negara rawan eksploitasi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Karding meminta seluruh Balai di daerah untuk mulai merancang tata organisasi kelembagaan yang berorientasi pada penguatan vokasi dan pelatihan sebelum Pekerja Migran berangkat. Menurutnya para PMI yang dibekali pengetahuan sebelum diberangkatkan tak gampang menjadi korban eksploitasi dan TPPO.
Baca Juga: Terungkap, Ini Sumber Dana yang Dipakai untuk Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang
“Kalau seseorang terampil, menguasai bahasa dan sedikit saja memahami budaya dari negara tujuan, ditambah pengawasan kita terhadap kontrak kerjanya, saya yakin tidak akan ada eksploitasi. Sesuai amanat Presiden kita, di zaman ini, tidak ada lagi eksploitasi. Kita jaga haknya.” Imbuhnya.
Efesiensi Birokrsi
Selain berkomitmen melindungi para PMI dari ancaman eksploitasi dan TPPO, Karding juga bakal mereformasi birokrasi di kementerian yang ia pimpin.
Sistem yang dianggap berbelit dan mempersulit para PMI yang hendak berangkat ke luar negeri bakal dipangkas. Karding menegaskan urusan kemanusian tak selayaknya harus melewati berbagai prosedur ribet.
“Saya minta di jajaran yang ada untuk perbaiki sistem. Hal-hal yang tidak perlu dilewati kita potong saja agar cepat dan efisien,” ucapnya.
"Saya baru dan harus tau dulu tahapan-tahapan Pekerja Migran dari mulai pelatihan, direkrut sampai mereka pulang ke Indonesia. Yang bisa dilakukan pelayanan sekali ya sekali saja. Tolong, karena ini urusan kemanusiaan, kita harus efisien,” tambahnya.
Selain efisiensi birokrasi, Karding juga berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme seluruh jajaran di kementerian yang ia pimpin. Untuk itu dia dengan tegas melarang seluruh anak buahnya tak mengambil keuntungan pribadi kepada para PMI.Karding menjamin mereka yang ketahuan culas bakal diganjar sanksi tegas.
Baca Juga: Soal Pembagian Tugas dengan Gibran, Begini Kata Prabowo
"Artinya kita urus orang yang lagi cari makan. Sama seperti kita. Tapi kita bagus kerja di tempat ber-AC. Ada jaminan rutin tiap bulan, tapi saudara kita yang kerja diluar, nasibnya belum tentu sama dengan kita. Jadi jangan berpikir mengambil untung sedikitpun dari mereka,” ucapnya.
