Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa ada dua tantangan utama dalam program rumah subsidi. Tantangan tersebut meliputi upaya memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menemukan pengembang (developer) yang bertanggung jawab.
“Nah tantangan kami berikutnya ada dua. Bagaimana tepat sasaran? karena ada temuan BPKP itu yang tidak tepat sasaran,” ujar Maruarar dalam agenda Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta terkait Kemudahan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Senin (20/1/2025).
Maruarar menyoroti bahwa ketidaktepatan sasaran ini mirip dengan beberapa kasus bantuan sosial (bansos) yang justru diterima oleh golongan masyarakat mampu. Menurutnya, perbaikan mekanisme sasaran program rumah subsidi menjadi ini harus dibenahi.
Baca Juga: Maruarar Sirait Ingatkan Ancaman Investasi Bodong
“Itulah yang harus kita perbaiki. Bagaimana tepat sasaran itu adalah tantangan kami kedepannya,” lanjutnya.
Tantangan kedua adalah memastikan keterlibatan pengembang yang bertanggung jawab. Dengan pengembang (developer) yang tepat, masyarakat dapat memperoleh rumah subsidi yang berkualitas.
Baca Juga: Pandangan Maruarar Sirait soal Praktik Feodalisme: Harus Persiapkan Mental!
“Bagaimana rakyat menerima rumah subsidi, tetapi tetap harus mendapat rumah berkualitas,” terangnya.
Maruarar menekankan pentingnya seleksi dalam memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab. Pemilihan developer yang bertanggung jawab mampu mengurangi potensi kerugian yang akan dialami masyarakat sebagai penghuni rumah subsidi.
Baca Juga: Cerita Latar Belakang Tradisi Maruarar Sirait: Politik , Suku, dan Agama
“Rakyat membayar dengan harga yang sama, tetapi mereka akan sial jika mendapat developer yang tidak bertanggung jawab. Nanti mungkin ia memiliki jalan dan rumah yang telah siap huni, tetapi memiliki kualitas yang tidak bagus,” ungkapnya.
