Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melontarkan sindiran keras kepada Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD.
Bahlil melontarkan sindiran tersebut sebagai respons atas drama pengunduran diri Mahfud dari kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Mahfud dikabarkan segera menarik diri dari posisi Menko Polhukam karena ikut sebagai kontestan pada Pilpres 2024, namun sampai sekarang yang bersangkutan tak kunjung cabut dari kabinet kerja pemerintah.
Baca Juga: Upaya Menggerus Suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah, Rakyat Politisasi Lewat Sembako Murah
Bahlil mengatakan, jika berniat untuk mundur dari jabatan menteri seharusnya itu dilakukan dengan cara yang baik-baik, tak perlu mengumbar drama dan narasi yang bikin geger publik.
"Nggak usah banyak komentar. Nggak usah gertak-gertak, mundur-mundur saja enggak apa-apa juga, itu hak politik,"kata Bahlil wartawan di GOR Bulungan, Jakarta Selatan dilansir Rabu (31/1/2024).
Menurut Bahlil memutuskan mundur atau tidak dari kabinet kerja pemerintah adalah hak politik seorang menteri, jadi sewajarnya menurut dia seorang menteri yang mau hengkang datang dan menyampaikan keinginannya secara baik-baik kepada presiden, bukan sebalik membuat geger publik dengan narasi yang abu-abu.
Baca Juga: Wacana Pertemuan Jokowi-Megawati, Puan Maharani: Saya Tunggu
"Itu hak politik. Saya pribadi, kalau memang mau mundur datang saja baik-baik. Toh mereka diangkat juga baik-baik," tuturnya.
Mahfud Minta Bertemu Jokowi
Sementara itu, Mahfud sendiri telah mengajukan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. Permohonan itu diajukan Mahfud lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Baca Juga: Sempat Persiapkan Jokowi Kampanyekan Ganjar-Mahfud, PDIP Kini Menyoal Etika Presiden
"Tadi malam, hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pukul 19.15 WIB, Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bertemu Mensesneg. Dalam pertemuan itu Pak Mahfud MD menyampaikan permohonan, kepada Bapak Presiden (agar dapat) diterima menghadap beliau," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan dilansir Rabu (31/1/2024).
