Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah selayaknya tak ikut bergabung dalam partai politik apapun setelah karier politiknya di PDI Perjuangan terhenti usai didepak partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Menurut Hensat sapaan Hendri Satrio, Jokowi sebaiknya tak berparpol lagi sebab saat ini dirinya berstatus tokoh bangsa yang semestinya menjadi milik semua golongan, bukan milik satu parpol saja.
Baca Juga: Golkar atau Gerindra, Kemana Jokowi Bakal Berlabuh?
"Jokowi itu sebetulnya tidak perlu bingung, ia kan tokoh bangsa. Dan tokoh bangsa sudah tidak perlu rumah, rumahnya kan negara ini, Indonesia," kata Hensat kepada wartawan Senin (9/12/2024).
Adapun Jokowi sudah dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P, ia dipecat dari partai moncong putih itu setelah berbeda pandangan politik pada Pilpres 2024 lalu.
Setelah berstatus sebagai tokoh non parpol, banyak pihak yang menyatakan kesediaannya menampung Jokowi, parpol yang kini siap memberi tempat untuk Jokowi adalah Gerindra dan Golkar, kedua parpol ini membuka pintu masuk seluas-luasnya bagi eks Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itu.
Terkait peluang Jokowi bergabung ke Gerindra atau Golkar, Hensat mengatakan kedua parpol itu jelas tak serta merta mempersilahkan Jokowi untuk bergabung, mereka khawatir dengan keberadaannya sebab kata dia rekam jejak Jokowi sudah kadung dicap sebagai orang yang kerap membawa-bawa keluarganya ke ranah politik dan kerap memainkan intrik politik belah bambu.
"Memang agak deg-degan juga untuk memberikan Jokowi rumah. Dengan rekam jejak politiknya yang kuat untuk memunculkan keluarga, belah bambu dan lain-lain," tegas Hensat.
Satu-satunya partai politik yang tidak takut dan khawatir akan kehadiran Jokowi lanjut Hensat adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh putranya Kaesang Pangarep.
Baca Juga: Setelah Bertemu Jokowi, Prabowo Diperkirakan Segera Temui Megawati dalam Waktu Dekat
"Saat ini yang akan memberikan rumah yang firm untuk Jokowi sepertinya hanya Partai Solidaritas Indonesia saja. Kalau partai-partai lain seperti Golkar hanya kasih kontrakan atau kos-kosan saja jadinya," pungkasnya.
