Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberi sejumlah catatan penting terkait keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kini telah berusia 18 bulan.
Mahfud menyorot sejumlah kebijakan yang menurutnya masih kacau balau, tetapi di sisi lain, Mahfud juga tak menutup mata pada sederet capaian Prabowo selama lebih dari setahun memerintah Indonesia.
Kebijakan Spontan dan Tumpulnya Pengawasan
Menurut Mahfud selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fungsi pengawasan di DPR menjadi tumpul yang berimbas pada lahirnya kebijakan-kebijakan spontan pemerintah yang menguras ongkos yang tak sedikit.
Baca Juga: Bagaimana Cara Mencegah Pencemaran Lingkungan dari Limbah MBG?
Kendurnya pengawasan DPR di rezim sekarang ini berbeda jauh dengan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keputusan pemerintahan Prabowo bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bikinan Amerika Serikat (AS) hingga kebijakan impor 105.000 mobil Mahindra dari India yang mengejutkan industri otomotif dalam negeri merupakan contoh keputusan spontan yang sama sekali tak melibatkan DPR.
Padahal menurut Mahfud ini bukan kebijakan gampang itu keputusan besar yang perlu didiskusikan dengan DPR sebagai pengawas dan pengontrol pemerintah. Tapi harennya DPR sendiri juga menerima keputusan dadakan itu dan sama sekali tak mempersoalkannya.
"Sekarang, Anda pernah tidak melihat DPR mempersoalkan kebijakan Pak Prabowo? Dulu (era Jokowi) selalu terjadi," kata mahfud di YouTube Mahfud MD Official dilansir Olenka.id Rabu (8/4/2026).
“Sekarang yang ribut rakyat, DPR diam. Ini berbeda dengan periode sebelumnya,” tambahnya.
Lemahnya pengawasan tidak hanya terjadi di DPR, pemerintah juga menunjukan kecenderungan serupa, hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih ke arah state capitalism (kapitalisme negara) namun lemah dalam pengawasan.
Lemahnya sistem pengawasan pemerintah juga terkonfirmasi implementasi Program Makan Bergizi (MBG) yang dalam pelaksanaannya masih sangat carut marut, keracunan massal masih menjadi peristiwa lazim yang terjadi dalam MBG.
Hal ini yang kemudian membuat publik mengeritik keras MBG yang merus anggaran jumbo itu, tetapi sayangnya kritik terhadap program ini tak pernah digubris, MBG tak pernah dievaluasi secara mendalam.
"Pak Prabowo harus mengayomi semua rakyat, termasuk yang mengkritik,” ujarnya.
Kebijakan Keliru Arah
Mahfud mengatakan dalam pemerintahan Presiden Prabowo masih terdapat banyak kebijakan dan keputusan yang oleh publik dinilai sebagai keputusan salah arah.
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kritik publik terhadap pemerintahan sekarang ini. Dia meminta pemerintah mengintropeksi diri, sebab gelombang kritik itu bisa saja berubah menjadi kemarahan publik jika pemerintah terus menutup mata dan telinga. Dia juga meminta pemerintah tak menutup diri terhadap kritik lalu menganggap pihak yang mengeritik melakukan makar.
Baca Juga: Penyaluran MBG Dipangkas Menjadi 5 Hari, Negara Hemat Rp40 T
“Kalau kritik itu dibalas dengan sikap kedap atau bahkan dibalikkan tanpa solusi, maka akan muncul kegundahan yang berkembang menjadi kemarahan publik,” ujar Mahfud.
Pujian Terhadap Capaian Prabowo
Meski pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih punya kekurangan di sana sini, namun rezim ini juga telah mencatatkan berbagai capaian gemilang.
Salah satu capaian yang dijempoli Mahfud adalah kesuksesan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Ia menilai kondisi keamanan relatif kondusif, distribusi pangan terjaga, serta mobilitas masyarakat termasuk saat Lebaran lebih aman dibandingkan sebelumnya.
“Presiden itu milik semua rakyat. Yang mendukung harus dirangkul, yang mengkritik juga harus dilindungi dan didengar,” pungkasnya.
