Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi sorotan publik setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) di beberapa daerah dilaporkan mengalami intimidasi hingga pembubaran.
Film investigatif berdurasi sekitar 96 menit ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale. Produksinya melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti WatchDoc, Greenpeace, LBH Papua Merauke, hingga Jubi.id.
Dokumenter tersebut mengangkat isu konflik agraria, deforestasi, dan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Berikut tujuh fakta utama yang diangkat dalam film tersebut.
Baca Juga: Siapa Bohir Film Pesta Babi?
1. Menyoroti Deforestasi Skala Besar di Papua Selatan
Film ini mendokumentasikan pembukaan lahan yang disebut mencapai sekitar 2,5 juta hektare hutan adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Pembukaan lahan itu dikaitkan dengan proyek perkebunan sawit, tebu bioetanol, hingga program food estate atau cetak sawah berskala besar yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
2. Mengangkat Perlawanan Masyarakat Adat
Salah satu fokus utama dokumenter ini ialah perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah dan hutan leluhur mereka.
Baca Juga: Ragam Tanggapan Soal Pembubaran Nobar Film Pesta Babi
Beberapa komunitas adat yang disorot meliputi suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu. Film memperlihatkan penolakan sebagian masyarakat terhadap proyek industri yang dinilai dapat mengancam ruang hidup, sumber pangan, dan budaya mereka.
3. Judul Pesta Babi Memiliki Makna Simbolik
Judul film diambil dari tradisi adat suku Muyu bernama Awon Atatbon atau pesta babi.
Dalam budaya masyarakat setempat, babi memiliki nilai sosial dan spiritual penting, termasuk sebagai bagian dari mahar adat, simbol status sosial, serta ritual tradisional. Film ini menggambarkan bahwa perubahan bentang hutan turut memengaruhi budaya dan sistem pangan masyarakat adat.
4. Menampilkan Aksi Simbolik Salib Merah di Hutan
Dokumenter ini juga menampilkan aksi simbolik masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah mereka.
Baca Juga: Mengusut Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus
Tokoh adat suku Awyu, Franky Woro, terekam memasang palang adat dan salib merah di kawasan hutan sebagai bentuk penolakan terhadap ekspansi industri. Dalam film, aksi tersebut ditampilkan sebagai simbol perlawanan masyarakat adat terhadap pembukaan lahan di Papua Selatan.
5. Mengangkat Kritik tentang “Kolonialisme Modern”
Subjudul Kolonialisme di Zaman Kita digunakan untuk menggambarkan kritik terhadap pola pembangunan di Papua yang, menurut perspektif film, dinilai meminggirkan masyarakat asli Papua.
Dokumenter ini menggambarkan pembukaan lahan dan proyek pembangunan sebagai bentuk “kolonialisme modern” yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan industri dibanding hak masyarakat adat. Film juga menyinggung pendekatan keamanan dan militerisasi di Papua.
6. Diproduksi Melalui Riset Jangka Panjang
Film ini merupakan hasil kolaborasi lintas disiplin yang menggabungkan pendekatan antropologi, sejarah, dan investigasi jurnalistik.
Proses produksinya disebut berlangsung selama bertahun-tahun untuk mendokumentasikan konflik agraria serta perubahan sosial dan ekologis di Papua Selatan.
7. Pemutaran Film Memicu Polemik
Berbeda dengan film dokumenter komersial, Pesta Babi didistribusikan secara independen melalui komunitas dan jaringan nobar.
Namun, sejumlah agenda pemutaran di beberapa daerah dilaporkan mengalami intimidasi hingga pembubaran. Sejumlah mahasiswa dan komunitas di berbagai kota juga disebut mendapat pengawasan aparat saat menggelar pemutaran bersama.
Polemik tersebut membuat film Pesta Babi semakin banyak diperbincangkan publik, terutama terkait isu lingkungan, masyarakat adat, dan konflik agraria di Papua Selatan.
