Olenka, Jakarta -

Mantan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku  Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah sepantasnya direvisi lantaran peraturan itu dinilai gagal menggenjot pertumbuhan ekonomi. 

Co-Captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies -Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu menyatakan kegagalan Undang-undang Cipta Kerja ini terkonfirmasi dari berbagai hal seperti tingginya harga kebutuhan pokok serta ongkos sekolah yang tak bisa dipangkas, di sisi lain indeks perekonomian negara ini juga tetap tiarap 

Baca Juga: Jokowi-Prabowo Umbar Kemesraan, Anies Baswedan: Orde Baru Dulu Pemerintah Juga Berpihak ke Satu Calon

“Jadi kalau kita lihat data ya, angka-angka, seperti daya beli masyarakat, lapangan kerja, penghasilan harusnya cukup jelas bahwa omnibus law itu tidak deliver, tidak berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi, tidak berhasil mengatasi tantangan seperti harga pangan yang tinggi, pendidikan yang tinggi,” kata Tom Lembong di diskusi bertajuk ‘Dampak Sosial UU Ciptaker’ yang diadakan di DPTP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Bagi Tom Lembong, pemerintah sudah tak punya alasan lagi untuk ngotot mempertahankan Omnibus Law. Undang-udang ini segera dibenahi demi menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin-poin nir manfaat di dalamnya digodok ulang supaya lebih tepat sasaran. 

“Jadi (menurut) saya kira sangat wajar dan logis kalau kita mau mengevaluasi kalau dalam bahasanya pak Anies saya mau merevisi UU omnibus law, “ tuturnya. 

Tom Lembong menegaskan, gagasan merevisi Undang-undang Cipta Kerja ini jelas menjadi salah satu visi misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika paslon nomor urut 01 itu memenangi Pilpres 2024. 

Menurutnya, Anies dan Muhaimin memang menargetkan hal itu hanya saja  keduanya masih mau melihat kajian dalam Undang-undang tersebut. Tom Lembong menegaskan, sebagai orang yang terlibat dalam merancang Undang-undang Cipta Kerja, dirinya siap membongkar dan mengutak atik isi Undang-undang itu, dia mengklaim dirinya tahu persis letak kelemahan peraturan itu. 

Baca Juga: Telat Mundur dari Kabinet Jokowi, Keputusan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Harus Diapresiasi

Baca Juga: Sambangi Rumah Emil Salim, Anies Baswedan: Tidak Ada Cerita Kemarin, Semua Tentang Masa Depan

“Kalau Pak Anies masih lebih hati-hati ya kan, mau lihat kajiannya dulu, tapi saya sebagai yang mendalami omnibus ini dari awal-awal ini dirancang ya saya sih siap bicara secara publik bahwa ini barang harus benar-benar direvisi, karena memang tidak berhasil," tuntasnya.