Pengamat Politik Ray Rangkuti mengkritik sikap diam Presiden Prabowo Subianto terkait kasus dugaan Suap Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon di Kabupaten Bogor turut menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Ray lantas mengungkit pernyataan Prabowo yang pernah menyatakan secara terbuka untuk memberantas korupsi di negara ini, dimana ia mengatakan bakal mengejar seluruh koruptor walau mereka sembunyi sampai ke Antartika. Bagi Ray pernyataan itu cuma gagah-gagahan saja, pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo hanya sekadar slogan tanpa realisasi nyata.
“Ternyata Pak Prabowo kalau urusan orang kita, enggak sampai ke Antartika. Padahal janji beliau kan dulu kalau terkait dengan kasus korupsi sampai ke sana pun dikejar, kalau itu orang luar," kata Ray dilansir Olenka.id (23/9/2026).
Kasus dugaan suap yang diduga melibatkan Menteri Nusron itu kata Ray jelas mencoreng citra Prabowo, apalagi Prabowo justru menunjukan sikap dingin pada penangan kasus ini yang terkesan bertele-tele itu jelas membuat publik ragu pada komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi.
"Secara politik tentu itu membuat citra presiden makin buruk kan,” ujarnya.
Sikap Prabowo yang cuma diam terhadap kasus ini lanjut Ray juga menimbulkan persepsi publik komitmen presiden terhadap pemberantasan korupsi hanya berlaku bagi lawan politik saja, sementara orang-orang disekitarnya yang terjerat kasus rasuah justru seolah mendapat pemakluman.
"Tapi kalau 'antar kita', ya didiam-diamkan aja sama Pak Prabowo. Kan di mata publik itu bisa negatif," lanjutnya.
Ray menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan citra politik. Ia juga melihat adanya konsekuensi terhadap proses hukum apabila seorang pejabat yang tengah menjadi sorotan tetap menjalankan tugas seperti biasa.
Dugaan suap hak guna bangun terkait kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pemerintah meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait keterlibatan Nusron.
Nusron sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum dan siap membantu penyidikan KPK.
Istana juga menegaskan presiden tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang ditangani aparat penegak hukum.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah memilih menunggu proses penyidikan sebelum berbicara mengenai status hukum pihak-pihak yang terkait.
"Oh, ini kan sekarang lagi ditingkatkan ke penyidikan, ya. Nanti dari penyidikan kita akan tahu siapa yang akan ditetapkan tersangka. Kita tunggu saja dari KPK, ya," kata Bambang.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak berspekulasi mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum ada keterangan resmi dari KPK.
"Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK," tegasnya.
