Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kematian Warga Indonesia (WNI) yang saat ini sedang berada di Kamboja. Dimana presentasi kasus kematian WNI melonjak 75 persen pada periode Januari-Maret 2025 dari tahun sebelumnya di periode yang sama.
Menurutnya lonjakan kasus kematian tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah, dia meminta pemerintah wajib meningkatkan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri kendati mereka berangkat keluar negeri dengan cara ilegal.
Baca Juga: Ratusan Ribu PMI Ilegal Lolos ke Arab, Bisa P2MI Kebobolan
"Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan," kata Puan dalam keterangan tertulis Rabu (30/4/2025).
Puan menegaskan, pemerintah wajib mencari solusi untuk menuntaskan masalah tersebut. Masyarakat mesti diedukasi terus menerus supaya tak muda tergiur dengan janji manis untuk berangkat keluar negeri secara ilegal.
"Kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian ini adalah peringatan keras. Ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri, tanpa adanya kejelasan," ujarnya.
Puan menegaskan pemerintah tidak boleh berdiam diri atas semakin banyaknya PMI yang wafat diduga akibat modus praktik kerja illegal di luar negeri.
Terlebih, kata dia, kini para PMI tak hanya harus menanggung kerugian ekonomi dan fisik melainkan turut harus meregang nyawa di perantauan.
"Kita tidak bisa menutup mata betapa maraknya modus kejahatan akhir-akhir ini terhadap PMI. Korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara fisik dan nyawa," jelas dia.
Ia berharap pemerintah juga aktif dalam melakukan kerja sama internasional untuk melindungi para PMI yang masih bekerja di luar negeri.
Salah satunya, kata dia, pemerintah bisa memanfaatkan peran ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.
Baca Juga: Minta Direksi BUMN Dievaluasi,Prabowo: yang Malas-malasan Saya Minta Diganti
"Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam," tutur dia.
"Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara," sambungnya.
