Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pemerintah tengah mendorong mekanisme pembiayaan proyek lumbung pangan atau food estate agar tidak lagi dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Kepala Negara berharap supaya program lumbung pangan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia itu dibiayai oleh investasi dari para investor baik investor dalam negeri maupun asing,
Baca Juga: Menakar Jokowi Effect di Pilkada 2024
"Yang kita dorong sekarang ini adalah investasi, bukan dari APBN," kata Jokowi dalam keterangannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).
Kepala Negara menuturkan, pihaknya tengah mencari investor untuk mengembangkan food estate di dalam negeri. Sejauh ini, ia pun belum memiliki rencana untuk mengunjungi food estate.
"Belum (ada rencana kunjungi food estate). Masih mencari investor, investor," ucap dia.
Program food estate adalah salah satu proyek yang sudah dikembangkan pemerintahan saat ini untuk ketahanan pangan. Pemerintah menargetkan sejumlah lokasi untuk program lumbung pangan ini, di antaranya di Papua, Maluku, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Mengutip Buku Pintar Pengembangan Food Estate oleh Kementerian Pertanian, food estate adalah program usaha budidaya tanaman berskala luas, atau lebih dari 25 hektar dengan konsep pertanian modern. Konsep pertanian ini menggunakan sistem industrial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akses permodalan, dijalankan oleh organisasi, dan dikelola dengan manajemen modern.
Baca Juga: Mengintip Rumah Pensiunan Jokowi di Desa Blulukan Karanganyar yang Sudah Mulai Dikebut
Baca Juga: Anies Baswedan Buka Peluang Bertemu Prabowo, Koalisi Indonesia Maju Kompak Merespons
Ada beberapa komoditas yang dikembangkan dalam program lumbung pangan ini, seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, serta ternak sapi atau ayam. Proyek food estate juga sempat digaungkan dalam debat calon presiden Januari awal tahun ini. Proyek ini dikritik oleh Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 dan 1 saat itu. Menurut Mahfud, proyek itu gagal, merugikan, dan merusak lingkungan.
