Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya jumlah kursi yang ia minta wajar lantaran Partai Politik berlambang pohon Beringin itu berjasa besar atas kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Permintaaan Airlangga direspons sejumlah partai di koalisi Prabowo-Gibran, salah satunya Partai Demokrat.
Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tak mempermasalahkannya, hanya saja Golkar diminta menahan diri lantaran hingga sekarang ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pilpres. Seyogyanya pembahasan mengenai kabinet kerja dilakukan setelah KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024
Baca Juga: Jokowi: Ngurus Beras untuk 270 Juta Penduduk Indonesia Itu Sangat Sulit
"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani ketika dikonfirmasi dilansir Olenka.id Selasa (19/3/2024).
Kamhar mengatakan, pembahasan mengenai jatah menteri di kabinet kerja Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebaiknya dilakukan bersama presiden dan wakil presiden terpilih serta melibatkan semua partai politik yang tergabung dalam koalisi
"Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," ujarnya.
Menurut Kamhar, penunjukan menteri adalah hak prerogatif presiden di mana menteri ditunjuk berdasarkan kompetensi. Meski begitu Kamhar mengatakan partai politik memang sah-sah saja menentukan jumlah menteri yang diinginkan.
“Sekali lagi terkait komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Ogah Gabung Pemerintah Prabowo-Gibran
Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) juga menilai pembahasan jatah menteri adalah presiden dan wakil presiden terpilih, lagi pula menurut PAN saat ini bukan waktu yang menyoal jatah menteri, sebab semua partai politik masih fokus mengawal perolehan suara pada Pemilu Pileg 2024.
"Ini akan dibahas satu per satu bersama dengan ketua umum. Saya tidak dalam kapasitas membahas ini," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Respons Gibran
Permintaan Airlangga Hartarto juga direspons calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai jatah menteri, pihaknya masih fokus pada hasil Pilpres dan menunggu pengumuman KPU.
“Ya nanti dibicarakan lagi ya. Kita kan sedang fokus tanggal 20 hasilnya seperti apa. Masalah menteri ya nanti dibicarakan lagi. Didiskusikan lagi. Dibicarakan lagi didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Airlangga terang-terangan meminta jatah menteri lantaran 80 hingga 90 persen pemilih Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Dia bahkan tak sungkan menentukan jumlah menteri yang harus menjadi jatah Golkar, minimal kata Airlangga partainya diberi jatah 5 kursi.
Baca Juga: Hak Angket Diduga Digembosi Lewat Tawaran Dua Kursi Buat NasDem di Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga baru-baru ini.
