Ketua Umum Ikatan Perencana Desa Indonesia (IPD-Indonesia), Dr. Fitrawan Umar, ST, M.Sc, menyoroti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara Deklarasi dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IPD-Indonesia yang digelar pada Sabtu (24/5/2025).
"Indonesia sudah merdeka hampir 80 tahun, tetapi masyarakat belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan secara merata," kata Fitrawan yang akrab disapa Wawan tersebut.
Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara desa dan kota yang nyata. Sebagai contoh, Wawan mengungkapkan kondisi di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Mengulik Rencana Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Desa tersebut memproduksi listrik, namun desa-desa di sekitarnya justru masih kesulitan mendapatkan akses listrik. "Ini kenyataan yang memprihatinkan. Berada dekat desa yang memproduksi listrik, tapi sulit mendapatkan listrik," ujarnya.
Menurut Wawan, fenomena kesenjangan ini menunjukkan bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat desa. Karena itu, IPD-Indonesia hadir untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi ketimpangan ini.
"Kami ingin IPD-Indonesia menjadi wadah belajar dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan desa, berbasis potensi dan harapan masyarakat setempat," ujarnya.
Lebih lanjut, Wawan menyampaikan bahwa hampir 50 persen penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 60 persen dalam beberapa tahun ke depan.
"Sayangnya, kita jarang membahas siapa yang sebenarnya membentuk kelompok 60 persen ini. Mereka adalah orang-orang desa yang pindah ke kota karena desanya tidak berkembang," jelasnya.
Urbanisasi yang tinggi, menurut Wawan, seringkali menimbulkan dampak negatif di desa. Pasalnya, banyak penduduk desa yang kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya, karena adanya ketimpangan pembangunan dan minimnya perhatian terhadap desa.
Dalam deklarasi yang dibacakan, IPD-Indonesia menegaskan bahwa desa bukan hanya ruang masa lalu atau tempat lahir, melainkan ruang hidup, tempat bertumbuh, dan memiliki masa depan. Perencanaan desa merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memadukan teori dan praktik, dengan tujuan agar desa dapat berkembang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan: bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pendiri IPD-Indonesia, Abdul Qodir Jaelani atau yang biasa disapa Qodja, menambahkan bahwa desa-desa di Indonesia sebenarnya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kota.
"Kota-kota besar berdiri di atas sumbangan desa, baik berupa hasil bumi, bahan bangunan, maupun tenaga kerja. Namun, masyarakat desa jarang menikmati hasilnya," kata Qodja.
Ia menilai, eksploitasi sumber daya alam desa untuk kepentingan kota seringkali meninggalkan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan bagi warga desa. "Karena itu, IPD-Indonesia ingin berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Bakal Menjadi Lokomotif Perekonomian Desa
IPD-Indonesia, lanjut Qodja, juga akan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa, baik dalam bidang pertanian, pariwisata, maupun konservasi lingkungan.
"Kami melihat banyak masyarakat desa, seperti masyarakat Dayak, yang memiliki keterampilan dan kearifan lokal. Kami ingin berkolaborasi dengan mereka untuk memajukan desa," tambahnya.
Saat ini, IPD-Indonesia telah memiliki perwakilan di 17 provinsi dan menargetkan untuk membentuk perwakilan di seluruh 34 provinsi. Selain itu, organisasi ini akan memulai pendampingan di desa-desa prioritas, terutama yang berada di sekitar kawasan konservasi hutan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Baca Juga: Kisah Abdul Mu’ti, Anak Desa yang Membawa Perubahan
Dalam jangka pendek, IPD-Indonesia akan mengembangkan sekolah perencanaan desa yang akan membekali para pendamping desa dengan pengetahuan dan keterampilan perencanaan.
"Selama ini, pendamping desa cenderung hanya mendampingi administrasi. Kami ingin mereka juga memahami substansi perencanaan pembangunan desa, sehingga dapat membuat rencana pembangunan yang matang dan sesuai dengan potensi lokal," kata Wawan.
Kepada Olenka, Sabtu (24/05/2025), IPD-Indonesia mengatakan, mereka juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Wawan menyebutkan bahwa pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Kementerian Desa untuk membahas sinergi dalam mendukung pembangunan desa.
"Kami ingin memperkuat program pendamping desa yang sudah ada, dan mendorong agar pendampingan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga meliputi aspek substansial dalam perencanaan desa," jelasnya.
Baca Juga: Menengok Desa Berdaya Energi Karangasem dan Gombang: Langkah Awal Menuju Zero Emission 2060
IPD-Indonesia berharap keberadaannya dapat membantu desa-desa di seluruh Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara adil dan berkelanjutan.
"Pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kota, tetapi juga harus dirasakan oleh masyarakat desa. Desa harus menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional," tutup Wawan.
